[GEGER] Kepala SPPG BGN Tak Tahu soal Pengadaan Kaus Kaki Miliaran Rupiah, Seragam Masih Pakai Dana Pribadi

Repelita Jakarta - Polemik terkait anggaran pengadaan kaus kaki bernilai miliaran rupiah di Badan Gizi Nasional terus memicu tanda tanya, di mana Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dapoer Rahayu, Fariz Alauddin, mengaku tidak mengetahui secara detail rencana tersebut.

Ia bahkan menyebut bahwa pembahasan mengenai pengadaan kaus kaki itu belum pernah sampai ke levelnya sebagai pelaksana di lapangan.

“Kalau untuk berita kaos kaki, itu sebenarnya belum pernah dirapatkan atau disosialisasikan peruntukannya untuk apa,” ujar Fariz saat dihubungi pada Minggu (12/4/2026).

Meski demikian, ia menduga pengadaan tersebut kemungkinan diperuntukkan bagi para kepala SPPG sebagai bagian dari atribut kerja.

Namun terkait spesifikasi maupun nilai anggarannya yang mencapai miliaran rupiah, Fariz menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjelaskan.

“Kalau saya membaca dari penyampaian yang ada, itu memang untuk kepala SPPG. Tapi kenapa bisa sampai miliaran, saya juga kurang paham,” katanya.

Fariz turut menggambarkan kondisi di lapangan bahwa hingga saat ini para kepala SPPG belum menerima seragam resmi dari BGN meskipun program sudah berjalan.

Akibatnya, kebutuhan pakaian kerja harus dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing kepala SPPG menggunakan dana pribadi.

“Sejak awal kami running, seragam itu belum disediakan. Jadi kami di SPPG inisiatif membuat sendiri, pakai anggaran pribadi,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai pengadaan kaus kaki bisa saja menjadi bagian dari rencana pemenuhan perlengkapan kerja yang sebelumnya belum terealisasi oleh BGN.

Namun ia kembali menegaskan bahwa belum ada penjelasan resmi yang diterima mengenai rencana pengadaan tersebut dari pihak pusat.

Terkait urgensi, Fariz menduga alasan pengadaan mungkin berkaitan dengan upaya menciptakan keseragaman bagi para petugas di lapangan.

“Kalau ditanya urgensinya, mungkin untuk keseragaman. Tapi detail kenapa sampai seperti itu, saya tidak bisa menjawab,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kondisi yang kerap terjadi di lapangan di mana kebijakan dari pusat tidak selalu disertai penjelasan yang memadai bagi pelaksana di daerah.

“Kadang kami di bawah ini belum tahu instruksinya apa, tapi barangnya sudah datang atau sudah dianggarkan,” tuturnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok