[GEGER] Kunjungan Gibran ke Papua Dikritik DPR: Belum Ada Kebijakan Besar, Hanya Bagi Buku dan Alat Tulis

Repelita Jayapura - Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Tengah pada 20 hingga 21 April 2026 justru memantik sorotan tajam dari parlemen daerah setempat.

Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai, menilai bahwa harapan besar masyarakat terhadap kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu belum sepenuhnya terjawab.

Menurut legislator dari Partai NasDem tersebut, kunjungan tersebut belum menghadirkan substansi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Nancy melihat bahwa ekspektasi publik terhadap perubahan seharusnya dijawab dengan arah kebijakan yang jelas dan strategis, namun hal itu belum terlihat dalam agenda kunjungan tersebut.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Wakil Presiden semestinya menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar menjalankan agenda seremonial.

Nancy juga menyoroti kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua Tengah yang masih dilanda konflik dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Melihat perkembangan akhir-akhir ini, saya mengharapkan adanya intervensi kebijakan penanganan konflik. Eskalasi yang terus terjadi berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, di mana jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai ribuan orang," kata Nancy dalam tulisannya yang diperoleh pada Kamis (23/4/2026).

Selain persoalan keamanan, tekanan ekonomi akibat tingginya biaya transportasi juga menjadi perhatian utama.

Nancy menilai bahwa masalah klasik ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan membutuhkan campur tangan langsung pemerintah pusat.

Ia juga mengkritik aksi Wakil Presiden yang membagikan buku dan alat tulis di Mimika.

Menurut Nancy, meskipun terlihat humanis, secara konstitusional kegiatan tersebut bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang wakil presiden.

"Yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kebijakan besar yang berdampak luas, bukan sekadar bantuan teknis yang bisa diselesaikan oleh birokrasi lokal,” ujarnya.

Nancy berharap pemerintah pusat ke depannya lebih fokus pada solusi mendasar terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kenapa ini penting, karena itu menjawab ketertinggalan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua Tengah," pungkasnya.

Sebelumnya, kunjungan Gibran ke Papua pada awal Januari 2026 juga menuai kritik pedas dari aktivis dan tokoh masyarakat setempat.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai agenda Wakil Presiden yang diisi dengan bermain bola dan meninjau pasar sebagai seremoni belaka.

“Kalau Wakil Presiden datang hanya tinjau pasar, sekolah, dan main bola sebaiknya jangan ke sini. Karena masalah Papua ini banyak dan harus diselesaikan oleh negara, bukan sebaliknya hanya acara seremonial,” kata Theo.

Menurut dia, kunjungan seremonial menandakan bahwa pemerintah pusat tidak punya hati untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Theo menilai pemerintah pusat seolah menutup mata terhadap akar konflik yang sebenarnya, yang bukan sekadar infrastruktur tetapi persoalan politik.

“Persoalan di Papua bukan soal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan tapi soal politik yang kemudian berdampak pada krisis kemanusiaan hingga pelanggaran HAM. Ini yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah dalam setiap kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua,” ujar Theo.

Tokoh Papua lainnya, Paskalis Kossay, menyebut bahwa kunjungan Gibran ke Papua terkesan seperti rekreasi akhir minggu karena tidak pernah ada gebrakan kebijakan yang signifikan.

“Kunjungan Wakil Presiden ke Papua seperti sekedar rekreasi akhir minggu karena agendanya hanya biasa saja, padahal masalah Papua dari waktu ke waktu terus berkembang semakin parah. Intensitas permasalahan sosial, ekonomi, politik dan keamanan terus meningkat,” ujarnya.

Paskalis juga menyoroti dua lembaga bentukan pemerintah pusat yang dinilai tidak memiliki konsep dan strategi jelas untuk percepatan pembangunan Papua.

“Dua lembaga seperti ini tidak punya konsep dan strategi yang jelas untuk mendorong percepatan pembangunan Papua. Karena itu datang Papua tidak pernah membuka dialog dan diskusi dengan para tokoh dan stakeholder di Papua,” ujar Paskalis.

“Sangat kita sayangkan, karena para pejabat negara ini sengaja mengabaikan masalah Papua terus berkembang menjadi masalah krusial dan bisa mengancam disintegrasi bangsa,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok