[GEGER] Lonjakan Drastis Harta Teddy Indra Wijaya Jadi Rp20,1 Miliar dalam Setahun, Publik Kembali Soroti Transparansi

Repelita Jakarta - Lonjakan kekayaan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali menyita perhatian publik setelah laporan terbaru menunjukkan harta kekayaannya melesat drastis dalam waktu kurang dari setahun.

Berdasarkan data LHKPN periodik 2025 yang diserahkan ke KPK pada 30 Maret 2026, total kekayaan Teddy kini mencapai Rp20,116 miliar, naik sekitar Rp4,7 miliar atau 30,8 persen dari periode sebelumnya yang sebesar Rp15,38 miliar .

Kenaikan paling signifikan terjadi pada komponen harta bergerak lainnya yang melonjak dari Rp4,68 miliar menjadi Rp7,71 miliar, sementara aset tanah dan bangunan juga bertambah dari Rp8,2 miliar menjadi Rp9,04 miliar .

Teddy tercatat masih memiliki lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sragen, Bekasi, hingga Minahasa, dengan nilai kas dan setara kas yang juga meningkat menjadi Rp2,15 miliar .

Yang menarik, lonjakan ini tidak semata berasal dari penambahan aset baru melainkan juga dari revaluasi nilai aset yang tiba-tiba meroket, sementara nilai kendaraannya justru tercatat sedikit menurun .

Di sisi lain, Teddy sebelumnya sempat menjadi sorotan karena pernyataan singkatnya "pokoknya ada" ketika ditanya soal sumber pendanaan program Pasar Rakyat di Monas pada 28 Maret 2026 .

Pernyataan kontroversial tersebut menuai berbagai respons dari publik dan analis politik yang mempertanyakan transparansi anggaran di tengah lonjakan kekayaan pejabat negara .

Analis komunikasi politik Hendri Satrio merespons bahwa prinsip "pokoknya ada" sebaiknya diterapkan lebih luas untuk program rakyat, namun tetap harus disertai dengan penempatan alokasi anggaran yang jelas dan tepat sasaran .

Kini dengan melonjaknya harta kekayaan Teddy hingga Rp20 miliar, pertanyaan serupa kembali muncul di masyarakat mengenai sumber dan transparansi di balik angka-angka tersebut .

KPK memang memiliki kewenangan untuk memverifikasi LHKPN, namun publik menilai verifikasi internal saja tidak cukup tanpa adanya penjelasan terbuka yang mudah diakses .

Di tengah berbagai polemik kebijakan pemerintah yang kerap menuai kritik soal transparansi anggaran, lonjakan kekayaan pejabat setinggi ini tentu memicu tanda tanya besar dari masyarakat yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang mahal .(*)

Editor: 91224 R-ID Elok