Repelita [Jakarta] - Gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai daerah pada Jumat, 12 Juni 2026, menjadi sinyal peringatan keras bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi massa dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan pokok, serta lonjakan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
ADVERTISEMENT
Selain itu, polemik dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis turut menyulut ketidakpuasan masyarakat yang merasa kebijakan pemerintah kian memberatkan ekonomi rakyat kecil.
Pengamat politik Fernando Emas mengingatkan agar pihak Istana tidak meremehkan potensi protes massa yang dapat mengarah pada eskalasi konflik serupa peristiwa Reformasi 1998.
"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," ujar Fernando.
Ia menilai potensi krisis sosial masih dapat dicegah selama pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membenahi sektor ekonomi yang saat ini sedang terpuruk.
"Artinya, masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," ujarnya.
Fernando menyarankan perlunya keberanian untuk merombak kabinet dan mengganti menteri yang dianggap gagal memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus meningkat, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau,” jelasnya.
Menurutnya, evaluasi kabinet menjadi bentuk tanggung jawab krusial pemerintah di tengah tingginya angka kemiskinan serta ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
“Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika kenyataan berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan adalah tanda dari pemerintahan yang matang dan berpengalaman,” tegasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
