Repelita Jakarta - Kepemimpinan nasional di bawah kendali Prabowo Subianto didorong untuk mengambil tindakan tegas dalam merespons berbagai pergerakan yang dinilai berupaya menghidupkan kembali polemik seputar hasil pemilu presiden terdahulu.
Langkah preventif dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mengantisipasi timbulnya gesekan horizontal di lapisan elemen masyarakat serta menjaga ritme kerja roda pemerintahan agar tetap stabil.
ADVERTISEMENT
Aspirasi tersebut disuarakan secara terbuka oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Gema Wong Cilik Nusantara yang mengamati adanya indikasi pergerakan dari kelompok kepentingan tertentu.
Gerakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu konsolidasi demokrasi nasional yang saat ini tengah berjalan dan memicu polarisasi baru yang merugikan persatuan domestik.
“Mempersoalkan hasil Pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa Indonesia oleh kelompok tertentu. Presiden RI harus tegas,” kata Nur dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 22 September 2026.
Menurut pengamatan mendalam dari organisasi tersebut, saat ini terdapat indikasi pergerakan terstruktur dari pihak tertentu yang mengarah pada upaya pembatalan keabsahan hasil kontestasi politik nasional.
Fokus keberatan yang dilayangkan oleh kelompok tersebut secara spesifik menyasar legalitas kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemegang mandat wakil presiden terpilih.
Padahal, ketetapan hukum mengenai pengangkatan pucuk pimpinan nasional tersebut dinilai telah melewati serangkaian pengujian yuridis yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, ormas ini mempertanyakan motif dasar di balik langkah hukum susulan yang kembali digulirkan oleh pihak eksternal tersebut ke lembaga peradilan.
“Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi publik mengatasnamakan konstitusi,” ujar Nur.
Ketua umum organisasi tersebut menambahkan bahwa eskalasi masalah ini diprediksi tidak akan berhenti pada koridor penegakan hukum tata negara semata.
Jika tidak segera diredam, isu ini dikhawatirkan sengaja digoreng untuk bertransformasi menjadi komoditas politik yang lebih luas dan destruktif bagi stabilitas nasional.
Terdapat kecurigaan mendalam mengenai adanya strategi adu domba yang sengaja dirancang untuk meretakkan hubungan harmonis antarelemen bangsa serta keharmonisan kabinet.
“Kami juga menilai kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor atau politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memecah belah internal pemerintah yang sah,” ungkapnya.
Dalam pernyataan lanjutannya, pihak Gema Wong Cilik Nusantara juga melontarkan spekulasi mengenai adanya indikasi keterlibatan aktor internasional dalam menyokong pergerakan tersebut.
Kendati demikian, dalam dokumen penjelasan resmi yang dirilis, organisasi tersebut tidak melampirkan rincian identitas maupun bukti otentik terkait keterlibatan pihak luar negeri.
Lebih jauh, organisasi kemasyarakatan ini memberikan penegasan bahwa hasil pemilu presiden merupakan satu kesatuan paket kepemimpinan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
“Jelas perspektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2026 itu satu paket antara Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI,” tegasnya.
Berangkat dari analisis risiko tersebut, jajaran pengurus pusat organisasi ini meminta kepala negara untuk memberikan atensi khusus terhadap setiap dinamika yang berkembang.
Otoritas berwenang diharapkan tidak bersikap pasif terhadap manuver politik yang berpotensi memicu benturan sosial dan mengganggu konsentrasi pembangunan nasional.
“Kami meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecah belah pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia,” tegasnya lagi.
Pihak organisasi juga memberikan catatan penutup agar seluruh elite politik di tingkat pusat mengutamakan pemenuhan hak dasar serta kesejahteraan masyarakat luas.
Energi bangsa diharapkan tidak habis terkuras dalam pusaran konflik elite, mengingat masyarakat kecil lebih membutuhkan kerja nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi harian.
“Ingatlah kebutuhan rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elite politik harus lebih diutamakan,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
