Repelita [Jakarta] - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI secara resmi menepis rumor mengenai adanya rapat khusus yang dipimpin Budi Djiwandono terkait instruksi pengawasan terhadap pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Informasi yang beredar tersebut dipastikan tidak benar oleh pihak internal fraksi.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa dirinya selalu menghadiri setiap rapat fraksi dan tidak pernah ada arahan semacam itu dari pimpinan.
Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra, dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut, ucapnya kepada awak media, Rabu (24/6/2026).
Bambang menjelaskan bahwa agenda rutin fraksi justru berfokus pada pemantauan situasi ekonomi masyarakat di wilayah pemilihan masing-masing anggota.
Instruksi yang diberikan pimpinan adalah memastikan seluruh program pemerintah tersalurkan dengan baik serta memonitor harga kebutuhan pokok.
Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR, agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya, tambah dia.
Pihak fraksi pun menyayangkan beredarnya isu tersebut dan meminta media untuk menyajikan informasi yang lebih berimbang serta faktual.
Seharusnya laporan investigasi memuat cover both sides, agar tidak menjadi seperti media infotainment, tegasnya.
Bambang memastikan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap harmonis dan solid dalam menjalankan pemerintahan.
Kita menghormati kebebasan pers, tetapi kami berharap dalam setiap penyajian berita lebih faktual dan akurat. Jangan membuat narasi yang lebih cenderung ke gosip, bukan berita, ujarnya.
Terkait narasi yang tersebar melalui siniar atau podcast tertentu, Fraksi Gerindra menyatakan akan melayangkan somasi sebagai bentuk keberatan resmi.
Sementara itu, agenda kerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memang tercatat sangat padat dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data resmi hingga 8 Juni 2026, tercatat 63 perjalanan dinas dengan 103 kunjungan ke berbagai daerah di 30 provinsi Indonesia.
Agenda tersebut meliputi peninjauan proyek infrastruktur, program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, hingga penanganan dampak bencana di pelosok tanah air. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
