Repelita Jakarta - Dinamika politik nasional kembali memanas seiring dengan bergulirnya proses hukum di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan keabsahan syarat administrasi pencalonan salah satu pejabat tinggi negara.
Perbincangan mengenai kelanjutan sidang gugatan tersebut disiarkan secara luas melalui unggahan video dari kanal YouTube Bang Edy Channel pada hari Rabu, 23 September 2026.
ADVERTISEMENT
Jurnalis senior, Edy Mulyadi, menilai bahwa langkah lembaga peradilan mengeluarkan regulasi baru mengenai gugatan dokumen kelulusan merupakan sebuah kemajuan yang memberikan ruang bagi keadilan.
"MK ini memberi peluang kepada kita untuk mempersoalkan ijazah gitu loh mungkin saya berasumsi mungkin MK ingin bayar utang atas dosanya ketika masih dipimpin oleh paman Utsman dengan terbit putusan nomor 90," ujar Edy Mulyadi menganalisis arah angin peradilan.
Dirinya menguraikan bahwa apabila seluruh permohonan dari para tokoh hukum dikabulkan, maka status keterpilihan wakil presiden terancam batal demi hukum akibat cacat persyaratan.
Edy Mulyadi menegaskan substansi perkara ini murni menyangkut kualifikasi formal bidang pendidikan yang tidak boleh disamakan dengan polemik batas usia masa lalu.
"Tapi Gibran didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan persyaratan persyaratan pendidikan," kata Edy Mulyadi menambahkan.
Menanggapi skenario hukum tersebut, jurnalis senior Cahya Gunawan memaparkan konsekuensi ketatanegaraan yang harus dihadapi oleh kepala pemerintahan jika kekosongan kursi terjadi.
Cahya Gunawan memproyeksikan bahwa presiden harus menyiapkan dua nama tokoh politik baru dari jajaran partai koalisi untuk disodorkan dan dipilih melalui mekanisme pemungutan suara di parlemen.
"Secara politik yang ada dalam bayangan yang realistis tuh bisa juga artinya dari partai koalisi pemerintah juga yaitu misalnya bisa Puan atau bisa juga kan jadi bisa salah satulah tapi nanti yang memutuskan di MPR," ucap Cahya Gunawan membeberkan lobi politik.
Dirinya mengingatkan bahwa proses suksesi kepemimpinan pascaputusan peradilan tidak akan berjalan mudah karena berpotensi memicu goyangan politik dari para loyalis kubu Solo.
Cahya Gunawan menyebut basis massa pendukung hingga jaringan ekonomi tertentu pasti akan dikerahkan secara masif untuk menjaga eksistensi kekuasaan mereka di dalam pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
