Repelita [Jakarta] - Pembentukan kelompok pengawas politik independen dinilai sebagai bagian dari hak berekspresi yang dilindungi dalam sistem ketatanegaraan.
Meski kebebasan berpendapat dijamin secara luas, setiap gerakan politik berkewajiban memberikan dampak positif serta manfaat nyata bagi warga.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham merespons hadirnya kelompok pengawas pemerintah.
Inisiatif pembentukan organisasi mitra kritis bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dipimpin oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari dari Universitas Andalas.
"Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik," kata Idrus.
Demokrasi dipandang bukan sekadar wadah untuk menyalurkan aspirasi, melainkan sarana penumbuhan komitmen serta integritas dalam mengawal kepentingan umum.
"Dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik," kata Idrus.
Arena Diskusi Politik Diharapkan Tidak Beralih Fungsi Menjadi Sarana Penjatuhan Vonis Sepihak Terhadap Langkah Kebijakan Pemerintah.
"Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah," pungkas Idrus.
Kelompok pengawas independen tersebut membuka kesempatan luas bagi elemen masyarakat untuk memberikan masukan maupun mendaftarkan diri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
