Repelita Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, kini berada dalam pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri menyusul rencana anggaran renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang menuai polemik.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan penuh kehati-hatian.
ADVERTISEMENT
"Jadi, ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," kata Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan anggaran tidak melenceng dari koridor yang tepat dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Bima menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi, bukan kemewahan yang tidak mendesak.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ujar Bima Arya.
Sorotan tajam publik terhadap proyek tersebut tertuju pada sejumlah fasilitas yang dinilai tidak prioritas, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Kehadiran item tersebut memicu pertanyaan besar mengenai sensitivitas anggaran di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih membelit masyarakat.
Bima Arya secara tegas meminta agar anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan Gubernur Kaltim dibatalkan bila tidak urgen.
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ujar Bima kepada wartawan.
Ia juga meminta Gubernur Rudy Masud untuk mengkaji ulang rencana anggaran belanja sebesar Rp25 miliar tersebut secara menyeluruh.
"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.
Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran renovasi rumah jabatan harus kembali kepada prinsip efisiensi yang menjadi amanat nasional.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia.
Atas polemik ini, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Rudy mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," tulis Rudy dalam keterangan resmi.
Ia menilai kegaduhan ini menjadi bahan refleksi penting, terutama dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Menurut dia, komunikasi yang tidak utuh dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya saling percaya.
Rudy juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab meskipun perencanaan renovasi telah ada sebelum ia menjabat.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata Rudy Masud.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
