Repelita Samarinda - Gelombang aksi massa 21 April di Kalimantan Timur berujung pada sorotan tajam terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim dari berbagai elemen masyarakat.
Ribuan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur turun ke jalan dengan tiga tuntutan utama.
ADVERTISEMENT
Mereka menuntut audit total kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Aksi yang dipusatkan di Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026) ini diikuti sekitar 3.000 massa dari berbagai elemen.
Mulai dari mahasiswa, buruh, driver ojek online, organisasi masyarakat, hingga penyandang disabilitas ikut serta dalam aksi tersebut.
Di tengah tekanan publik yang membesar, Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya buka suara melalui pernyataan di video Instagram.
Ia menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya peran publik sebagai kontrol sosial.
“Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen yang menjadi kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas,” ujar Rudy dalam video tersebut.
Rudy juga berharap masyarakat terus aktif menjadi mata dan telinga pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja ke depan.
“Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Isu penghapusan subsidi BPJS untuk sekitar 49 ribu warga menjadi salah satu sorotan utama.
Penggunaan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas dan renovasi rumah jabatan juga ikut disorot oleh para demonstran.
Koordinator lapangan aksi, Lukman Nil Hakim, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kami menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Stop praktik KKN sekarang juga, dan semua kebijakan yang tidak pro rakyat harus dievaluasi,” tegasnya.
Aksi di Gedung DPRD Kaltim sempat memanas saat massa menuntut pimpinan dewan turun langsung menemui mereka.
Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud tidak hadir di lokasi, sehingga memicu kekecewaan demonstran.
Massa akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menyatakan kesediaan menandatangani pakta integritas.
“Kami sepakat dan setuju. Nanti saya bersama pimpinan dan ketua fraksi akan menandatangani,” ujar Ekti, disambut sorakan massa.
Dokumen pakta integritas tersebut berisi komitmen DPRD untuk bertanggung jawab secara politik dan moral kepada masyarakat.
DPRD juga siap menerima konsekuensi jika tidak menjalankan tuntutan yang telah disepakati bersama.
Setelah aksi di DPRD selesai, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 14.00 WITA.
Namun hingga aksi berakhir pukul 17.30 WITA, Gubernur Rudy Mas'ud tidak menemui demonstran yang sudah menunggu.
Situasi ini memicu kekecewaan yang mendalam, terlebih dengan adanya pengamanan ketat di sekitar kantor gubernur.
Pemasangan kawat berduri di sekitar lokasi juga menambah kesan bahwa pemerintah tidak siap menerima aspirasi rakyat.
“Rakyat hanya ingin bertanya kepada gubernurnya. Tapi sampai sekarang belum ditemui,” kata Lukman.
Ketidakhadiran gubernur di tengah aksi menjadi salah satu poin kritik yang terus disuarakan massa hingga akhir.
Meskipun aksi berlangsung relatif kondusif, massa menegaskan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Bahkan, mereka membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan lihat ke depan. Kalau tidak ada perubahan, aksi akan kembali digelar,” tegas Lukman.
Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Sorotan terutama tertuju pada transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan yang masih dianggap bermasalah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
