Berita, Nasional

Guntur Romli Desak Jaksa Agung Eksekusi Terpidana Silfester Matutina Usai Hadiri Peresmian Restoran Bersama Wamenaker

Repelita.id

17 November 2026 00:01 WIB

Guntur Romli Desak Jaksa Agung Eksekusi Terpidana Silfester Matutina Usai Hadiri Peresmian Restoran Bersama Wamenaker
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli mempertanyakan kemunculan terpidana kasus pencemaran nama baik Silfester Matutina dalam acara pembukaan restoran milik anaknya di Bandung, Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

Perhatian tersebut mencuat lantaran Silfester sampai saat ini belum juga menjalani pidana penjara sesuai amar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019.

Dalam putusan yang diketok pada 20 Mei 2019 silam, majelis hakim kasasi menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Silfester karena terbukti memfitnah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun berselang sekitar tujuh tahun sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, eksekusi badan terhadap terpidana itu tak kunjung dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Senin, 16 November 2026, Guntur Romli heran melihat sosok yang selama ini diklaim sulit dilacak aparat justru tampil santai di ruang publik.

"7 tahun, selama itu pula putusan Mahkamah Agung No. 287 K/Pid/2019 terhadap Silvester menggantung tanpa eksekusi," tulis Guntur melalui akun X pribadinya pada Senin, 16 November 2026.

Ia menyindir alasan pihak kejaksaan yang selama ini mengaku kesulitan mengetahui posisi keberadaan Silfester untuk melaksanakan putusan pengadilan.

"Kejaksaan berdalih tak tahu keberadaannya. Dalih itu kini terdengar seperti lelucon. Karena sosok yang tak bisa ditemukan itu justru nongol santai di peresmian restoran milik anaknya di Bandung," lanjutnya.

Selain menyoroti kehadiran Silfester, Guntur juga mengkritisi keberadaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang turut hadir dalam peresmian tempat usaha tersebut.

Ia menilai kehadiran seorang pejabat negara dalam satu ruangan bersama terpidana yang belum dieksekusi menimbulkan tanda tanya besar terkait keseriusan penegakan hukum.

"Yang lebih ironis, acara itu dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Seorang pejabat negara ikut memuji perayaan di ruangan yang sama dengan orang yang semestinya sudah lama mendekam di penjara," tulisnya.

Guntur membandingkan kemudahan seorang wakil menteri menemui Silfester di sebuah acara terbuka dengan ketidakmampuan jaksa eksekutor dalam melaksanakan perintah pengadilan.

"Pertanyaannya sederhana, kalau seorang wamen bisa bertemu Silfester di acara pembukaan restoran, kenapa jaksa eksekutor tidak bisa?" jelasnya.

"Kejaksaan ini tak mampu atau memang tak mau? Apakah dalam kendali Termol juga?" tanyanya.

Lebih lanjut, ia menyinggung asas persamaan di hadapan hukum dengan membandingkan perlakuan terhadap rakyat kecil dan figur yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan.

"Inilah potret hukum yang diinjak-injak di negeri ini. Rakyat kecil yang mencuri sandal diburu sampai ke ujung kampung, sementara terpidana yang dekat dengan lingkar kekuasaan bebas melenggang berpesta dan berbagi panggung dengan pejabat," tulisnya.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," tegas Guntur.

Sebagai langkah konkret, Guntur mendesak Jaksa Agung segera bertindak tegas mengeksekusi putusan tersebut sekaligus mengusut oknum yang diduga melindungi Silfester selama bertahun-tahun.

"Jaksa Agung harus segera memerintahkan eksekusi, menetapkan Silfester sebagai DPO, dan mengusut siapa saja yang selama ini membiarkannya dan melindunginya, serta bebas berkeliaran," imbuhnya.

Ia juga meminta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat mengenai kehadirannya dalam acara tersebut.

"Untuk Wamen Afri, publik menunggu penjelasan Anda. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbagi panggung?" tutupnya.

Sebagai latar belakang perkara, kasus hukum ini berawal pada tahun 2017 ketika Silfester dilaporkan atas tudingan dalam orasinya terhadap Jusuf Kalla hingga Mahkamah Agung memvonisnya bersalah melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP pada 20 Mei 2019, sementara pihak Kejaksaan Agung pada September 2026 lalu menyatakan eksekusi sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung