Repelita Jakarta - Gelombang kritik pedas kembali menghantam kepala negara menyusul pernyataan kontroversial yang melontarkan sindiran keras terhadap para cendekiawan serta kaum intelektual.
Pandangan kritis tersebut salah satunya diungkapkan secara terbuka oleh Guru Besar komunikasi politik Universitas Airlangga Henri Subiakto pada hari Sabtu, 20 September 2026.
ADVERTISEMENT
Akademisi senior tersebut menilai sikap yang ditunjukkan oleh kepala negara memperlihatkan adanya gejala anti-intelektualisme serta ketidaksukaan mendalam terhadap kalangan pengamat.
Analisis mendalam mengenai respons penolakan terhadap masukan ilmiah itu disampaikan Henri Subiakto dengan menyatakan, Prabowo nampaknya tidak suka bahkan benci dengan Pakar, terutama pada mereka yang mengkritiknya.
Lebih lanjut, pengamat komunikasi politik itu menjelaskan bahwa dalam literatur ilmu kenegaraan, fenomena penolakan terhadap kaum terdidik kerap dikategorikan sebagai sikap anti-intellectualism.
Pola komunikasi populis semacam itu biasanya sengaja dibangun untuk mendiskreditkan analisis objektif akademisi yang dianggap bertentangan dengan kehendak penguasa di lingkaran istana.
Penilaian terkait watak pemerintahan yang tertutup terhadap masukan publik dipertegas oleh Henri Subiakto melalui pernyataan, Tidak mengherankan jika selama ini Pemerintahan Prabowo terkesan tidak mendengarkan kritik dan masukan. Karena menganggap Pemerintahlah yang paling benar.
Selain itu, penyusunan lingkaran kekuasaan yang dinilai lebih mengutamakan kepatuhan mutlak ketimbang kompetensi kritis turut menjadi sorotan tajam sang guru besar.
Karakteristik birokrasi pemerintahan yang menuntut kesetiaan buta tersebut dikritik Henri Subiakto lewat kalimat, Makanya tidak heran, jika orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan, dipilih yang tidak bicara kritis. Yang penting nurut dan loyal sebagaimana dalam tradisi prajurit atau tentara.
Padahal di dalam tatanan sistem demokrasi yang sehat, keberadaan pandangan kritis berfungsi sebagai instrumen pengawasan fundamental untuk menjaga akurasi kebijakan publik.
Urgensi pemeliharaan mekanisme koreksi eksternal tersebut ditekankan Henri Subiakto dengan berujar, Kritik itu mencerdaskan, mendewasakan, dan membuat pemerintah lebih hati-hati dan bijak.
Dalam pemaparannya, pengamat tersebut bahkan menyematkan istilah misologist guna menggambarkan karakter penguasa yang menunjukkan kebencian terhadap argumen kaum berpendidikan tinggi.
Bahkan, rekam jejak retorika tersebut disandingkan dengan sejumlah figur pemimpin otoriter masa lalu seperti Mao Zedong di China serta Pol Pot di Kamboja.
Ironi kepribadian tersebut dirasakan semakin kontras mengingat latar belakang keluarga kepala negara yang merupakan buah hati dari begawan ekonomi terkemuka Prof Soemitro Djojohadikusumo.
Kejanggalan orientasi politik kekinian itu diungkapkan Henri Subiakto dengan menyatakan, Inilah ironi Prabowo, yang notabene dia anak kandung intelektual Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Aneh jika Prabowo tidak suka dengan tradisi intelektual yang kritis seperti bapaknya dulu.
Selain membandingkannya dengan diktator masa lampau, gaya komunikasi politik kepala negara turut dinilai memiliki kemiripan corak dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Analisis mengenai pola penyerangan terhadap kelompok oposisi tersebut dipertegas Henri Subiakto melalui penjelasan, Atau inilah gaya retorika Prabowo yang mengikuti gaya komunikasi Donald Trump, pemimpin negara demokrasi tapi berkarakter anti demokrasi.
Strategi menjatuhkan reputasi pihak lawan yang gemar melontarkan koreksi ilmiah itu diidentifikasi sebagai penerapan metode pendiskreditan terstruktur di ruang publik.
Karakteristik taktik pembungkaman kaum terdidik tersebut ditutup oleh Henri Subiakto lewat pernyataan, Trump dikenal menerapkan gaya komunikasi 'Discredit Strategy' yang hobinya suka menyerang dan mendiskreditkan kaum kritis di Amerika Serikat sebagai kelompok yang tidak patriotik. Gaya komunikasi Prabowo punya banyak kesamaan dengan Trump (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
