Hakim MK Saldi Isra Pertanyakan Pemerintah: Jika MBG Tak Kurangi Anggaran Pendidikan, Mengapa Tak Jadi Mata Anggaran Tersendiri?

Repelita Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 14 April 2026, dimana pihak penggugat menilai bahwa program tersebut telah memotong anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu sekolah.

Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan argumentasi pemerintah yang mengklaim bahwa MBG tidak mengurangi alokasi pendidikan, dengan nada kritis yang menohok kebijakan tersebut.

Kami perlu juga diberi argumentasi yang kuat, kalau sekiranya dikemukakan MBG itu tidak mengurangi alokasi pendidikan, mengapa itu tidak diletakan menjadi mata anggaran tersendiri, kata Hakim Saldi Isra setelah mendengarkan keterangan dari perwakilan pemerintah di ruang sidang.

Pertanyaan hakim ini langsung menuai respons dari warganet yang menilai bahwa pernyataan pemerintah memang tidak nyambung dengan realita anggaran yang ada.

Betul pak Hakim, memang gak nyambung tuh, demikian komentar yang ramai beredar di media sosial mengiringi jalannya persidangan.

Sidang gugatan ini menjadi sorotan publik mengingat program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menguras anggaran sangat besar.

Pihak penggugat berargumen bahwa alokasi dana untuk MBG seharusnya tidak diambil dari pos anggaran pendidikan yang telah dijamin minimal 20 persen oleh konstitusi.

Hakim MK pun meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai mekanisme penganggaran MBG yang tidak mengganggu pemenuhan amanat konstitusi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan kritis yang diajukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

#2

"Kami perlu juga diberi argumentasi yang kuat, Kalau sekiranya, dikemukaka MBG itu tidak mengurangi alokasi pendidikan, mengapa itu tidak diletakan menjadi mata anggaran tersendiri?" kata Hakim MK setelah mendengar keterangan pemerintah.

Betul pak Hakim, memang gak nyambung… pic.twitter.com/3RXUgev8sj

— Iman Zanatul Haeri (@zanatul_91) April 14, 2026