Repelita Islamabad - Satu isu muncul sebagai batu sandungan terbesar di tengah hiruk-pikuk negosiasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan.
Republik Islam menyatakan dengan tegas tidak akan menerima kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat kecuali ada pengakuan penuh atas kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
ADVERTISEMENT
"Kedaulatan atas Selat Hormuz adalah harga mati. Tanpa itu, tidak ada kesepakatan," ujar Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf di Hotel Serena, Sabtu (11/4/2026).
Bagi Teheran, Selat Hormuz bukan sekadar jalur air melainkan senjata ekonomi yang telah mengguncang pasar energi global selama lebih dari sebulan terakhir.
Dengan menguasai jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, Iran merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat di meja negosiasi.
Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026, Republik Islam secara efektif melumpuhkan lalu lintas di Selat Hormuz sebagai respons atas serangan gabungan AS dan Israel.
Kapal-kapal tanker hanya diizinkan melintas dengan koordinasi ketat bersama militer Iran dalam sistem yang dijuluki Teheran Toll Booth.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah memperingatkan bahwa selat tersebut tidak akan pernah kembali ke status sebelumnya, terutama bagi AS dan Israel.
Direktur Program Timur Tengah di Atlantic Council, William Wechsler, menilai bahwa Republik Islam memasuki negosiasi dengan kepercayaan diri yang tinggi.
"Dari sudut pandang Teheran, mereka merasa telah memojokkan Trump. Mereka merasa telah menjadikan ekonomi dunia sebagai senjata, mampu bertahan dari segala serangan Amerika, dan tetap berdiri tegak," ujarnya.
Tuntutan kedaulatan atas Selat Hormuz tertuang secara eksplisit dalam proposal 10 poin yang diajukan Iran sebagai dasar negosiasi dengan AS.
Poin-poin lainnya mencakup penarikan seluruh pasukan tempur AS dari Timur Tengah, pencabutan total sanksi, serta pengakuan hak Iran untuk memperkaya uranium.
Sementara itu, Amerika Serikat datang dengan proposal 15 poin yang menuntut penghentian total program pengayaan uranium Iran serta pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa syarat.
Presiden Donald Trump bahkan mengancam akan membuka jalur pelayaran Teluk dengan atau tanpa bantuan Iran.
Wakil Presiden AS JD Vance yang memimpin delegasi Amerika di Islamabad memberikan respons tegas terhadap tuntutan Republik Islam.
"Jika mereka mencoba mempermainkan kami, maka mereka akan menemukan bahwa tim negosiasi tidak terlalu reseptif," kata Vance.
Trump sendiri dalam unggahan di Truth Social menyatakan bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu dekat dengan atau tanpa bantuan Iran.
Di tengah negosiasi ini, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Qatar diliputi kekhawatiran akan kesepakatan yang terlalu longgar.
Mereka khawatir AS yang berhasrat mengakhiri perang akan mentolerir pengaruh Iran atas selat tersebut demi gencatan senjata yang rapuh.
Analis memperkirakan negosiasi akan berlangsung dalam beberapa fase, dimulai dengan perpanjangan gencatan senjata dua pekan hingga 21 April 2026.
Pertanyaan besarnya kini adalah siapa yang akan lebih dulu berkedip: Iran dengan senjata ekonominya atau AS dengan kekuatan militer superiornya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
