Repelita Jakarta - Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto, pernyataan yang disampaikannya dalam sambutan pada acara Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026).
"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan beliau, sudah ada yang mau kudeta secara inkonstitusional," kata Hashim di hadapan para hadirin .
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut langsung menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik dan para pengamat politik di tanah air.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai bahwa pernyataan Hashim menimbulkan sejumlah pertanyaan serius, terutama mengenai wibawa Presiden Prabowo di mata Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Kalau kudeta, tentu dilakukan oleh orang atau kelompok bersenjata yang ingin mengambil alih kekuasaan," katanya melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2026).
"Apakah Pak Prabowo sudah tidak cukup berwibawa di hadapan TNI dan mampu mengontrol TNI?" jelas legislator dari Dapil I Nusa Tenggara Timur tersebut .
Andreas juga mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang disebut memiliki ambisi menggulingkan kekuasaan secara inkonstitusional tersebut.
Ia menilai Hashim mungkin lebih mengetahui hal itu karena berada dalam lingkaran utama kekuasaan .
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai penggunaan kata 'kudeta' oleh Hashim membawa bobot ancaman yang sangat serius dan dinilai terlalu tendensius.
Secara historis, istilah ini identik dengan intervensi kekuatan militer atau pembelotan elite di internal pemerintahan .
"Penggunaan diksi kudeta oleh Hashim ini bahasa yang tendensius. Padahal, saat ini militer sangat kompak bersama Presiden Prabowo, bahkan elite-elite politik juga solid mendukung pemerintah," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4/2026) .
Efriza mengkhawatirkan penggunaan istilah sensitif ini justru akan menjadi "gorengan" isu yang liar di tengah masyarakat .
Menurutnya, pernyataan itu bisa menyerempet ke arah spekulasi mengenai hubungan Prabowo dengan lingkaran mantan Presiden Jokowi yang selama ini dianggap masih berpengaruh .
Peneliti senior Citra Institute tersebut juga menilai bahwa pernyataan Hashim dapat dimaknai dari dua sudut pandang: peringatan dini terhadap potensi ancaman politik atau strategi memperkuat soliditas internal kekuasaan .
"Kita harus bijak dalam membaca pernyataan Hashim. Jika dianggap sebagai sinyal bahaya politik, itu sah-sah saja. Karena negara kita memiliki lembaga intelijen, sehingga kemungkinan informasi tersebut benar tetap masuk akal," ujar Efriza .
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai istilah kudeta yang disampaikan Hashim belum tentu merujuk pada pengertian umum .
"Pernyataan Hashim tersebut bisa saja bermakna ganda. Kudeta yang dimaksud sebatas bermakna ada pihak atau tokoh yang mau menurunkan Prabowo dari presiden, bukan kudeta sebagaimana dipahami pada umumnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (10/4/2026) .
Jamiluddin juga menilai kondisi politik dan ekonomi saat ini tidak memungkinkan terjadinya kudeta, karena belum terjadi krisis di kedua bidang tersebut .
Ia juga menyoroti soliditas TNI yang dinilainya masih solid mendukung pemerintahan Prabowo, dengan para petinggi yang umumnya sangat loyal terhadap presiden .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
