Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam momentum dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan tayangan yang disiarkan melalui kanal YouTube SINDOnews pada Kamis, 23 Oktober 2026, Hasto Kristiyanto menilai Presiden Prabowo Subianto memikul beban politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa putusan lembaga yudikatif tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah.
“Tapi di perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya Ijazah SMA ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari saudara Gibran Rakumiraka,” ujar Hasto Kristiyanto.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan melontarkan sanggahan dan mempertanyakan sikap politik PDI Perjuangan.
Andi Azwan mengingatkan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik utama yang mengusung Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemilihan Wali Kota Solo tahun 2019 lalu.
Andi Azwan menduga polemik ijazah yang kembali mencuat ke permukaan sarat akan muatan kepentingan kelompok tertentu.
“Kontestasi pemilihan walikota di Solo partai pengusungnya adalah PDIP, kenapa bukan pada saat itu dipersoalkan, kenapa ikut-ikutan dipersoalkan saat ini setelah keputusan MK? Saya merefer apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa ada operasi politik dan juga ada penumpang gelap ya dalam kasusnya ijazah Mas Gibran,” kata Andi Azwan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
