[HEBOH] anggaran Rp103 miliar untuk podcast, DPR Kritik Anggaran Podcast Kemenkop

Repelita Jakarta - Alokasi dana sebesar seratus tiga miliar rupiah untuk keperluan siniar atau podcast mendadak ramai diperbincangkan dalam forum rapat kerja bersama parlemen.

Agenda rapat tersebut diselenggarakan oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda evaluasi Rencana Kerja Anggaran kementerian terkait.

Menanggapi sorotan tajam tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan penjelasan resmi di hadapan para anggota dewan yang hadir di Senayan.

Petinggi kementerian menegaskan bahwa besaran angka tersebut bukan diperuntukkan semata-mata bagi produksi konten audio visual melainkan operasional komunikasi secara menyeluruh.

Pendanaan itu mencakup berbagai elemen penting seperti kehumasan, tata usaha, dokumentasi, publikasi, hingga penguatan infrastruktur teknologi informasi kementerian.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry.

Pihaknya menilai bahwa penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas memerlukan keahlian serta pengelolaan yang profesional dan terukur.

“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.

Dukungan anggaran tersebut dinilai sangat esensial agar seluruh program pengembangan koperasi, termasuk unit desa yang baru dirintis, dapat tersosialisasi optimal.

Penggunaan anggaran negara dipastikan selalu berpedoman pada prinsip akuntabilitas agar memberikan hasil nyata bagi peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan.

“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tegasnya.

Sebelum penjelasan tersebut disampaikan, kritik pedas sempat dilayangkan oleh salah satu anggota legislatif dari fraksi partai pengusung pemerintah di komisi terkait.

Mufti Anam selaku wakil rakyat menilai alokasi dana jumbo tersebut kurang tepat sasaran dan menyarankan pemanfaatan platform digital gratis yang jauh lebih hemat.

“Rakyat hari ini tidak perlu, Pak, podcast video. Sudah Bapak tinggal numpang saja ke aplikasi, sekarang semudah itu mengupload sesuatu melalui TikTok, melalui media sosial. Kenapa menghabiskan anggaran sebesar itu hanya untuk sebuah pencitraan?," ujarnya.

Politisi tersebut mengusulkan agar dana ratusan miliar rupiah itu dialihkan sepenuhnya guna mendanai program yang langsung menyentuh kesejahteraan anggota koperasi di lapangan.

"Kenapa duit sebesar ini tidak dibuat kegiatan-kegiatan yang betul-betul berdampak langsung bagi kesejahteraan anggota koperasi di Koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong agar koperasi ini betul-betul segera berjalan dan berdampak bagi anggota koperasi Desa Merah Putih," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok