[HEBOH] Bocor Alus Tempo Ungkap Dugaan Keterlibatan Bantu PSI di Balik Pencopotan Listyo Sigit Lebih Cepat

Repelita Jakarta - Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri lebih cepat dari jadwal menjadi perbincangan hangat.

Pembahasan mengenai dinamika politik tingkat tinggi tersebut diulas secara mendalam melalui tayangan siniar Bocor Alus Politik pada Sabtu 17 Oktober 2026.

Pencopotan kilat yang dieksekusi pada 1 Oktober lalu disinyalir dipicu oleh temuan laporan intelijen yang diterima langsung oleh Presiden Prabowo.

Laporan tersebut membongkar dugaan keterlibatan oknum korps Bhayangkara yang menyokong pemenangan PSI serta mengawal safari politik Joko Widodo.

Semula, proses suksesi pimpinan Polri dijadwalkan baru akan bergulir pada kisaran akhir Oktober atau awal Januari mendatang.

Namun eskalasi politik mendadak berubah cepat pada malam 30 September saat surpres pergantian Kapolri dikirimkan secara kilat ke DPR RI.

Presiden Prabowo menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai pengganti Listyo Sigit setelah mendapat persetujuan cepat dari Komisi III DPR RI.

Di sisi lain, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso membantah isu politik dan menegaskan langkah perombakan murni untuk pembenahan internal Polri.

Sebelum pergantian resmi dilakukan, Listyo Sigit sempat ditawari sejumlah posisi menteri teknis namun ia menolak lantaran merasa tidak menguasai bidang tersebut.

Listyo lantas menyodorkan diri untuk memimpin Kantor Staf Presiden guna mengawal penuntasan proyek infrastruktur warisan era Jokowi seperti Tol Trans-Sumatera.

Kepastian pencopotan tersebut baru diketahui Listyo secara mendadak saat menghadiri upacara kenegaraan di Lubang Buaya pada 1 Oktober pagi.

Pasca pelantikan Kapolri baru, gelombang mutasi besar-besaran langsung menerjang tubuh kepolisian dengan menggeser 88 perwira menengah dan tinggi.

Perombakan struktur paling masif menyasar bagian Monitoring Center Polri yang selama ini berfungsi memantau komunikasi pejabat, pengusaha, hingga aktivis.

Konsolidasi birokrasi ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah demi menjaga stabilitas serta memastikan penegakan hukum berjalan lurus tanpa friksi politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok