Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam mengemuka terkait kebijakan perombakan cetak buku pelajaran yang dinilai mengabaikan persoalan mendasar Kesejahteraan tenaga pendidik.
Pengamat Ahmad Tsauri melontarkan kritik keras atas orientasi kebijakan pemerintah yang dianggap lebih memprioritaskan proyek fisik daripada nasib para guru.
ADVERTISEMENT
Sikap kritis tersebut disampaikan Ahmad Tsauri melalui unggahan media sosial resminya mengenai kejanggalan fokus pembenahan sektor pendidikan.
"Para guru yang menjerit, Buku yang dicetak. Luar biasa memang Prabowo. Gercep kalau nemu celah proyek baru," kata Ahmad Tsauri.
Ia menilai alasan mengenai ukuran huruf yang terlalu kecil serta kualitas kertas yang mudah rusak tidak relevan dengan kebutuhan murid di sekolah.
"Meningkatkan kualitas pendidikan, bukan guru yang diurusi, malah buku," kata Ahmad Tsauri.
Kritikan tersebut bertambah keras mengingat pengadaan bahan cetak tebal hanya akan menambah beban fisik siswa serta membengkakkan alokasi anggaran belanja.
"Alasannya huruf kekecilan, kertas mudah rusak. Memang pak, buku sekolah buat anak-anak, bukan buat manula seperti apa," kata Ahmad Tsauri.
Ia menambahkan bahwa ketahanan materi fisik tulisan secara alami memang mengalami kehausan seiring pemakaian harian oleh para pelajar.
"Adapun buku mudah rusak, sobek, kusut, kumal, kucel, demikianlah buku sedari dulu sampai sekarang," kata Ahmad Tsauri.
Keharusan penggunaan bahan premium justru berpotensi mendongkrak biaya produksi tanpa memberikan dampak langsung pada mutu pengajaran.
"Kalau buku harus di cetak dikertas art paper yang tebal dan halus. Maka pasti buku akan sangat tebal, berat dibawa pulang pergi sekolah oleh anak-anak. Bahkan harganya akan naik berkali lipat," kata Ahmad Tsauri.
Pemerintah didorong mendahulukan perbaikan fasilitas infrastruktur darurat serta penuntasan janji penyesuaian gaji aparatur sebelum mengurus pengadaan barang.
"Soal kualitas materi, bisa bertahap, masukan dahulu kedalam perencanaan, nanti sehabis ratusan ribu sekolah sudah bener, jembatan penyebrangan anak sekolah sudah bener, janji gaji guru, kesejahteraan nakes, dan abdi negara yang krusial sudah beres," kata Ahmad Tsauri.
Ia menyarankan agar program pelengkap yang memakan biaya raksasa dihentikan sementara demi menyederhanakan fokus pembangunan nasional.
"Baru masuk benerin buku bertahap. Kalau begitu kan lama? Ia biar cepet makanya hentikan MBG, hentikan kopdes. Bapak sendiri yang membuat semua rumit, karena harus semuanya proyek baru. Kalau bukan proyek baru bapak ogah-ogahan kan," kata Ahmad Tsauri.
Wacana cetak ulang tersebut mendulang serangkaian komentar dari para pengguna media sosial yang mempertanyakan efisiensi program.
Pengguna akun @ErimChan menilai kebijakan pengadaan ini kental dengan nuansa komersial.
"Proyek lagi nih..." kata @ErimChan.
Pandangan senada disampaikan oleh pengguna akun @AmeliaAmel mengenai potensi munculnya alokasi anggaran baru.
"Proyek baru cuan baru," kata @AmeliaAmel.
Sementara itu pengguna akun @DanangSuthowidjoyo menyinggung faktor usia pimpinan yang memengaruhi persepsi keterbacaan teks.
"Bukan hurufny yg kecil pak .tp matanya yg udh agak rabun," kata @DanangSuthowidjoyo.
Adapun pengguna akun @DavaSinaga menyayangkan skala prioritas yang diambil oleh pemerintah dalam membenahi sektor pendidikan.
"Yg gk pentingnya di urusi kawan ini," kata @DavaSinaga. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok