[HEBOH] Pembukaan Rekening Massal Rp11 Triliun Disorot, Rudi S Kamri Pertanyakan Dasar Hukum dan Urgensinya

Repelita Jakarta - Kebijakan pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang digulirkan pemerintah baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari publik luas.

Ulasan kritis tersebut disampaikan oleh Rudi S Kamri melalui kanal YouTube Anak Bangsa Channel dalam program opini yang menyoroti alokasi anggaran negara.

Pihak pengampu ulasan menyebutkan bahwa langkah penyediaan rekening bank secara serentak dinilai tidak didasari landasan hukum yang kuat dan memadai.

Kebijakan itu disebut hanya berlandaskan pada arahan langsung tanpa melalui kajian mendalam terkait urgensi di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Dalam tayangan tersebut, dibahas pula alokasi dana sebesar sebelas triliun rupiah yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dana tersebut direncanakan untuk memberikan saldo awal sebesar lima puluh ribu rupiah pada setiap rekening baru yang akan didistribusikan.

Pendistribusian dana awal ini rencananya hanya disalurkan melalui dua bank milik negara yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

Namun, muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi program karena sebagian besar masyarakat di tanah air tercatat sudah memiliki rekening bank.

Berdasarkan data badan pusat statistik, tingkat inklusi keuangan di tanah air telah mencapai angka yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, program pembukaan rekening secara massal dipandang sebagai langkah yang sia-sia dan berpotensi membuang anggaran secara percuma.

Anggaran belasan triliun rupiah tersebut dinilai lebih baik dialokasikan untuk sektor lain yang jauh lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor-sektor krusial seperti peningkatan fasilitas kesehatan, subsidi pendidikan, atau bantuan sosial dianggap lebih membutuhkan suntikan dana anggaran.

Selain itu, muncul pula pertanyaan apakah program ini murni untuk membantu masyarakat atau demi menopang likuiditas bank-bank himbara terkait.

Kebijakan tanpa konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini dikhawatirkan hanya menjadi bentuk pemborosan uang negara di tengah situasi sulit.

Masyarakat diimbau agar terus bersuara kritis terhadap setiap kebijakan fiskal agar pengelolaan keuangan negara tetap transparan dan tepat sasaran.

Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pemerintah sangat diperlukan guna mencegah terjadinya pengeluaran anggaran yang tidak memiliki dasar hukum kuat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok