[HEBOH] Polemik Anggaran BGN: Kaos Kaki Rp6,9 Miliar dan Motor Listrik Rp1,2 Triliun, Dana Makanan Justru Paling Kecil

Repelita Jakarta - Polemik anggaran kembali mencuat setelah rincian belanja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan oleh publik.

Sejumlah pos anggaran dinilai tidak sejalan dengan fokus utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi tujuan awal dibentuknya program ini.

Yang paling menyita perhatian adalah alokasi dana untuk pengadaan kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar untuk membeli sekitar 17 ribu pasang.

Dengan estimasi harga Rp100 ribu per pasang, publik pun mempertanyakan kewajaran harga kaos kaki dalam program pemenuhan gizi nasional.

Tak berhenti di situ, publik juga dikejutkan dengan besarnya anggaran untuk motor listrik yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Nilai fantastis ini memicu pertanyaan besar terkait urgensi dan relevansi kendaraan listrik dalam program yang seharusnya fokus pada makanan bergizi.

Ironisnya, di tengah besarnya anggaran untuk perlengkapan dan kendaraan, dana untuk makanan justru disebut memiliki porsi paling kecil.

Padahal, makanan merupakan inti utama dari program Makan Bergizi Gratis yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai telah terjadi ketidakseimbangan dalam prioritas anggaran program.

Salah satu kritik datang dari Politisi Demokrat, Yan A. Harahap, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

“Perlu klarifikasi terbuka terhadap isu anggaran yang sedang ramai diperbincangkan. Jika benar adanya, pengadaan seperti ini berisiko merusak kepercayaan publik.

Anggaran negara bukan sekadar angka di atas kertas—ia adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab.

Publik berhak bertanya: di mana letak prioritasnya? Apakah empati terhadap kebutuhan utama masyarakat sudah benar-benar menjadi dasar dalam setiap keputusan?

Keterbukaan informasi bukan hanya penting, tetapi juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Yan A. Harahap.

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan publik yang menginginkan pengelolaan anggaran lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan utama.

Menanggapi polemik tersebut, pemerintah memberikan klarifikasi bahwa anggaran seperti pengadaan kaos kaki bukanlah belanja konsumtif semata.

Kaos kaki disebut sebagai bagian dari perlengkapan operasional dalam kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

Artinya, item tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas petugas dalam distribusi dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme resmi, termasuk sistem e-katalog.

Meski sudah ada penjelasan, kritik dari publik dan pengamat tetap mengalir deras terhadap transparansi anggaran BGN.

Banyak yang menilai bahwa efisiensi anggaran perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Perbedaan porsi anggaran yang cukup mencolok antara kebutuhan utama dan kebutuhan pendukung menjadi alasan utama munculnya polemik ini.

Kontroversi anggaran BGN menjadi pengingat pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan tepat sasaran.

Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa semua pengeluaran memiliki dasar operasional yang kuat dan telah sesuai prosedur.

Namun di sisi lain, masyarakat berharap agar prioritas utama program yakni pemenuhan gizi tidak tergeser oleh belanja pendukung lainnya.

Ke depan, kejelasan dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok