Repelita Jakarta - Kebijakan alokasi posisi strategis di era pemerintahan baru memicu polemik luas di tengah masyarakat akibat dinilai terlalu condong pada unsur militer negara.
Langkah penempatan personel bersenjata di jajaran jabatan sipil dinilai dapat memicu ketimpangan struktural tata kelola birokrasi nasional.
ADVERTISEMENT
Sorotan kritis mengenai fenomena penataan kekuasaan kedinasan tersebut diunggah oleh akun media sosial @arfzulfikar pada tanggal 5 Oktober 2026.
Melalui ulasan tertulisnya pengunggah memaparkan rasa kekhawatiran publik mengenai dampak dominasi unsur aparat pertahanan dalam roda pemerintahan sipil.
Akun @arfzulfikar menulis kecaman kebijakan yaitu "Prabs terlalu membuat TNl overpower, cara dia menyediakan banyak kursi penting dan gaji yg sgt tinggi sungguh mengkhawatirkan rakyat Never stop glorifying the military. He just can’t move on from his past, his comfortable bubble" pada kirimannya.
Selain menyoroti porsi jabatan pengunggah juga memprotes ketimpangan pendapatan antara aparat negara dengan upah minimum masyarakat pekerja umum.
Keluhan ekonomi mengenai upah tersebut disampaikan oleh pemilik akun utama melalui kolom komentar di hari yang sama.
Pemilik akun menulis ungkapan kekecewaan berupa "Gila gajinya dari pajak rakyat, tapi UMR rakyat masih segitu-gitu aja 🙂 Prabowonomic tuh ini toh" di kolom interaksi digital.
Sejumlah warga net di tanah air segera membanjiri kolom ulasan digital untuk memberikan bermacam pendapat mengenai sistem tata negara tersebut.
Akun @nadfa2004 menyampaikan analisis sosiologis mengenai kemajuan peradaban bangsa sipil dengan menulis komentar persis berupa "Negara yang terlalu mengandalkan tentara tidak akan bisa maju".
Keluhan mengenai perbedaan perlakuan kesejahteraan profesi sipil lain juga diutarakan secara terbuka oleh pengguna internet lainnya.
Akun @essiruphijo mengirim ulasan ketimpangan rasa keadilan profesi berupa "perasaan profesi yg lain ga diiniin bgt deh 🥲🥲🥲" di kolom tanggapan.
Ada pula warga net yang melontarkan permohonan agar tata kelola sektor publik tidak terlalu didominasi oleh pendekatan ala militeristik.
Kritik penataan kedinasan itu dikirimkan secara tertulis oleh akun @christiantahir_ dengan isi ulasan persis yaitu "jangan terlau di TNI" kan 🙏".
Tanggapan penutup datang dari seorang pengguna internet yang memberikan ulasan berupa sindiran mengenai ketidakmampuan pemimpin untuk beranjak dari latar belakang masa lalunya.
Sindiran penutup tersebut disampaikan secara utuh oleh akun @leukotriennn yang menulis kalimat berupa "the real the man who cant be moved" di akhir diskusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads