Repelita Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai membawa implikasi besar terhadap arah peta kekuatan politik keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menyatakan bahwa kemunculan persoalan tersebut di dalam pertimbangan lembaga hukum tertinggi berpotensi menjadi batu sandungan bagi karier politik Gibran ke depan.
ADVERTISEMENT
Dalam analisisnya yang disampaikan kepada publik, pengamat yang akrab disapa Hensa tersebut melihat peluang besar bahwa perhatian politik keluarga kini mulai bergeser dan diarahkan kepada Kaesang Pangarep.
Meski demikian, Hensa menegaskan bahwa situasi pelik tersebut tidak serta-merta menghentikan seluruh perjalanan politik Gibran yang saat ini sudah menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.
“Yang perlu dilihat bukan hanya posisi Gibran sekarang, tetapi juga peluang politiknya ke depan. Persoalan yang muncul dalam pertimbangan MK ini berpotensi kembali menjadi pembicaraan ketika dia mengambil langkah politik berikutnya. Dalam situasi seperti itu, saya melihat kemungkinan Jokowi lebih mengandalkan Kaesang, meskipun belum tentu perjalanan politik Gibran berhenti,” ujar Hensa.
Sebelumnya, dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan terkait syarat pendidikan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, di dalam lembar pertimbangan hukumnya, lembaga peradilan konstitusi itu secara terbuka mencatat tidak ditemukannya ijazah atau sertifikat luar negeri yang disetarakan dengan jenjang SMA.
Walau demikian, majelis hakim menegaskan bahwa temuan dokumen tersebut tidak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden karena hal itu merupakan wewenang lembaga lain.
Menanggapi masa depan Kaesang Pangarep, Hensa menilai bahwa jalur partai politik melalui keanggotaan keluarga di Partai Solidaritas Indonesia dapat menjadi modal pendukung yang cukup kuat.
Walaupun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kedekatan dengan figur seorang ayah tidak otomatis menjamin mulusnya penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kaesang secara personal.
“Kaesang memiliki kesempatan membangun dukungan melalui partai, dan keberadaan Jokowi di PSI tentu menjadi modal politik. Tetapi, kedekatan dengan Jokowi dan penerimaan pemilih terhadap Kaesang merupakan dua hal yang berbeda. Kita masih perlu melihat sejauh mana Kaesang bisa mengembangkan dukungan itu menjadi kekuatan politik yang juga bertumpu pada kemampuan dan kepemimpinannya sendiri,” kata Hensa.
Di sisi lain, posisi Gibran yang sudah berada di pucuk pimpinan eksekutif memberikan keunggulan tersendiri untuk membangun pengaruh lanjutan setelah masa baktinya usai.
Dinamika internal keluarga besar tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai bagaimana pembagian peran politik akan dilanjutkan ke depannya.
“Kalau harapan politik Jokowi sekarang tinggal di Kaesang, pertanyaannya, memangnya Gibran rela? Dia sudah menjadi wakil presiden, belum tentu ingin perjalanan politiknya berhenti sampai di situ," pungkas Hensa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
