Repelita [Jakarta] - Keterlibatan komisi antirasuah dalam mengusut perkara yang menderpa mantan petinggi kejaksaan agung dinilai sebagai sinyal positif rezim pimpinan prabowo subianto.
Pengamat politik tanah air menyebut sorotan publik mestinya diarahkan pada mekanisme penegakan hukum lintas sektoral ketimbang hanya berfokus pada individu tersangka semata.
ADVERTISEMENT
Sinergi antarlembaga ini dipandang mampu mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas proses peradilan yang sedang bergulir.
“Ini langkah yang bagus. Ketika KPK turut dilibatkan, ada pesan bahwa pemerintahan Prabowo ingin proses pemberantasan korupsi berjalan lebih terbuka, lebih transparan, dan tidak hanya bertumpu pada satu lembaga,” kata Hensa kepada wartawan.
Kehadiran lembaga pengawas eksternal tersebut menegaskan adanya koordinasi terpadu guna memastikan penanganan perkara berjalan tanpa ada intervensi kekuasaan.
Kepala negara dinilai cukup menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi aparat tanpa harus mendikte teknis penyidikan di lapangan.
“Presiden tentu tidak perlu mengatur siapa diperiksa, siapa ditahan, atau bagaimana konstruksi hukumnya. Namun, Presiden harus menciptakan suasana agar penegak hukum berani bekerja. Keterlibatan KPK ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih serius,” ujarnya.
Kolaborasi antara berbagai institusi penegak hukum menjadi syarat mutlak agar pemberantasan rasuah dapat menyentuh akar permasalahan secara tuntas dan transparan.
Substansi persoalan terletak pada bagaimana negara menyelesaikan tindak kejahatan luar biasa dengan mengoptimalkan seluruh kewenangan instansi berwenang.
“Kita tidak sedang berbicara mengenai Febrie secara personal. Fokusnya bukan pada orangnya. Fokusnya adalah bagaimana negara menangani perkara korupsi dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi,” ucapnya.
Pola kerja sama semacam ini sekaligus menepis keraguan publik mengenai keseriusan istana dalam membersihkan praktik kotor di tubuh birokrasi pemerintahan.
Ujian terbesar dari seorang pemimpin tertinggi terletak pada keberaniannya memberikan kebebasan penuh bagi aparat untuk saling mengawasi secara independen.
“Kalau Prabowo konsisten dengan pola seperti ini, melibatkan KPK dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, maka saya kira Prabowo memang sedang menunjukkan dirinya sebagai pendekar antikorupsi,” kata Hensa.
Pelibatan komisi independen juga berfungsi menutup celah kecurigaan bahwa sebuah kasus ditangani secara tertutup demi melindungi pihak-pihak tertentu.
“Publik membutuhkan keyakinan bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang dilindungi. Pelibatan KPK menjadi penting karena memberikan tambahan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan,” tuturnya.
Meski demikian, konsistensi dalam menyelesaikan seluruh kasus rasuah tanpa pandang bulu tetap menjadi tolok ukur utama keberhasilan rezim saat ini.
“Langkah ini layak diapresiasi. Namun, yang akan membuat masyarakat benar-benar percaya adalah konsistensi. Jangan hanya satu kasus. Semua perkara korupsi harus ditangani dengan semangat dan keberanian yang sama,” pungkas Hensa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
