Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang memamerkan tumpukan uang tunai bernilai fantastis di tengah hancurnya indikator ekonomi makro nasional.
Aksi publikasi komoditas uang kontan tersebut dinilai memicu kecurigaan besar di kalangan pelaku pasar karena momentumnya bertepatan dengan jebloknya nilai tukar rupiah serta rontoknya indeks harga saham gabungan.
ADVERTISEMENT
Otoritas dinilai sengaja menggunakan modus teatrikal visual ini sebagai instrumen psikologis untuk mengalihkan atensi publik dari kegagalan pengelolaan moneter domestik yang kian mengkhawatirkan.
Ketiadaan rilis mengenai nomor rekening formal serta identitas korporasi atau oknum yang disita memicu dugaan adanya rekayasa politik berupa operasi intelijen terencana di balik kemunculan dana darurat tersebut.
Para pengamat mengingatkan agar dana sitaan hasil kejahatan lingkungan dan korupsi ini tidak disalahgunakan untuk mengintervensi pergerakan pasar saham secara ilegal demi kepentingan stabilitas semu rezim.
Oleh sebab itu, kepala negara didesak membuka secara transparan seluruh status hukum kepemilikan aset jumbo tersebut agar masyarakat tidak berasumsi bahwa pemerintah hanya mengincar nominal uangnya saja.
Dalam forum penyerahan barang bukti di Kejaksaan Agung pada Rabu (13/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa total uang tunai yang berhasil diselamatkan sampai hari ini mencapai Rp31,3 triliun.
Presiden merinci bahwa total dana penyelamatan aset tersebut akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendanai program rehabilitasi puluhan ribu gedung sekolah dasar serta fasilitas kesehatan yang telantar di pelosok.
Prabowo mengklaim pemerintah sudah memperbaiki 17.000 sekolah rusak pada tahun 2025 lalu serta memproyeksikan sisa anggaran untuk membenahi sepuluh ribu pusat kesehatan masyarakat yang rusak sejak era orde baru.
Di tempat yang sama, presiden memamerkan hasil kerja Satgas PKH yang telah menyelamatkan uang Rp10,2 triliun, yang menurutnya bisa langsung dimanfaatkan untuk mendanai sektor sosial riil tersebut.
Kendati visi tersebut terkesan mulia, kalangan parlemen tetap dituntut menjalankan fungsi pengawasan ketat guna menelusuri legalitas asal-usul uang agar terhindar dari skandal pemalsuan anggaran di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
