Repelita Jakarta - Ekonom Ichsanuddin Noorsyhadir saat pengecekan ketersediaan beras oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Bulog DKI Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.
Dalam sesi tanya jawab tersebut, ekonom itu melontarkan pertanyaan tajam perihal biaya logistik di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Menurut Ichsanuddin, persoalan utama kenaikan harga pangan di tingkat konsumen bukan berada pada sisi produksi petani.
Masalah sesungguhnya terletak pada panjangnya rantai distribusi dan mahalnya biaya logistik nasional yang terus membebani masyarakat.
Petani tidak menikmati nilai tambah dari hasil panen karena keuntungan justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku jaringan pasokan.
Ia menyinggung pembangunan infrastruktur logistik pada era Joko Widodo yang dinilai belum mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan.
“Selama Joko Widodo membangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5% dari 24 menjadi 23,5%. Means mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente,” lugasnya.
Menurut Ichsanuddin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok pangan nasional masih dikuasai oleh para pemburu rente.
Dampaknya, harga pangan di pasar tetap tinggi meskipun hasil panen melimpah pada saat musim tertentu seperti Ramadan.
Ia juga mencontohkan harga beras yang dinilai tidak stabil sebagai indikator bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan distribusi pangan.
Ketidakstabilan ini terjadi baik dari hulu ke hilir maupun sebaliknya menurut pengamatan ekonom tersebut.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk menjaga stabilitas harga demi kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah telah memetakan sumber persoalan di sektor pangan.
Pemerintah mulai menindak tegas para pelaku yang merugikan masyarakat dalam tata niaga pangan nasional.
Amran menjelaskan bahwa dominasi pelaku usaha besar dalam sektor penggilingan beras berpotensi mematikan usaha kecil di tingkat lokal.
Jika dibiarkan, dampak sosial dan ekonomi bisa semakin luas karena banyak tenaga kerja kehilangan penghasilan.
Ia juga mengungkapkan adanya penindakan terhadap ratusan pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata niaga pangan.
Bahkan menurutnya, ada pejabat internal yang telah dicopot dari jabatannya dan sedang diproses secara hukum.
“Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya, tersangkanya, Pak. Ini sudah ditangkap sebagian nih,” tegas Amran di hadapan ekonom tersebut.
Selain beras, Amran menyoroti ketergantungan impor komoditas lain seperti kedelai dan susu yang membebani neraca perdagangan.
Ia menilai kebijakan liberalisasi perdagangan di masa lalu membuat petani dan peternak lokal sulit bersaing dengan produk impor.
Sebagai solusi, Amran menyebut pemerintah tengah mendorong pemangkasan rantai distribusi pangan agar tidak terlalu panjang.
Ia menilai selama ini keuntungan besar justru dinikmati oleh para perantara yang tidak memberikan nilai tambah bagi petani.
Pemerintah kini menyiapkan model koperasi berbasis desa yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen akhir.
Langkah itu diharapkan bisa menekan harga pangan di pasar sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
