Repelita Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti memberikan catatan kritis terkait wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang kini tengah berkembang di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Mantan Duta Besar RI untuk Tunisia tersebut menilai struktur pembantu presiden saat ini terlampau besar sehingga memicu konsekuensi yang sangat serius terhadap postur anggaran.
Ulasan tajam mengenai pandangan politik luar negeri dan tata kelola birokrasi ini disiarkan melalui tayangan program podcast Akbar Faizal Uncensored.
Berdasarkan diskusi mendalam yang dirilis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 Ikrar Nusa Bhakti menyoroti implikasi dari postur kementerian yang tidak ramping.
Ia memaparkan bahwa distribusi jabatan yang terlampau gemuk justru berisiko menyerap sebagian besar alokasi pembiayaan negara hanya untuk fasilitas birokrasi.
Maka kami memutuskan oke kita bicarakan Untuk itu saya mengundang Pak Kamrus Samad anggota DPR Komisi 11 yang juga juru bicara DPP Partai Gerindra, sebut Akbar Faizal.
Dalam tanggapannya Ikrar Nusa Bhakti menekankan bahwa kekuatan riil suatu pemerintahan semestinya tidak diukur dari seberapa banyak partai politik yang diakomodir.
Ia menilai bahwa jajaran menteri dan wakil menteri yang terlalu besar justru berpotensi memicu distorsi dalam mewujudkan program kesejahteraan bagi masyarakat.
Menteri wakil menteri kepala badan kemudian one ya itu menjadikan yang namanya ee pembantu ee apa namanya presiden ini makin gemuk ya, papar Ikrar Nusa Bhakti.
Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa pembentukan struktur kabinet di masa depan mutlak harus didasarkan pada studi analisis kompetensi dan meritokrasi yang matang.
Hal tersebut dinilai sangat krusial guna menghindari adanya kegagalan tim dalam menerjemahkan visi besar perubahan haluan pembangunan ekonomi nasional.
Itu yang menyebabkan yang namanya anggaran kita nih amat terbatas tu, tandas Ikrar Nusa Bhakti mendesak adanya pemangkasan anggota kabinet demi efisiensi (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
