Repelita Jakarta - Analis geopolitik dan hubungan internasional PLE Priatna, alumnus FISIP UI serta Monash University Clayton-Australia, menegaskan bahwa Indonesia bukan negara bagian ke-51 Amerika Serikat sehingga permintaan blanket overflight atau izin lintas menyeluruh bagi pesawat militer AS harus ditolak mentah-mentah.
Dua artikel berbahasa Inggris yang tayang di Sunday Guardian dan Defence Security Asia pada 14 April 2026 mengungkap niat Washington agar pesawat militernya bisa keluar masuk ruang udara Indonesia tanpa perlu izin clearance setiap saat, tetapi cukup dengan notifikasi ketika memasuki wilayah udara dari Sabang sampai Merauke.
ADVERTISEMENT
Rakyat Indonesia tidak pernah terlintas dan berpikir untuk menjadi rakyat di negara bagian ke-51 Amerika Serikat, tegas PLE Priatna.
Permintaan AS untuk memiliki kedaulatan ekstrateritorial melewati ruang udara kapan pun dari Sabang sampai Merauke ibarat membuka pangkalan militer di langit Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara bagian ke-51 AS, pungkas PLE Priatna.
Posisi geografis Indonesia yang membentang di jalur laut dan udara penting antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan wilayah udaranya sangat strategis untuk pengerahan cepat dan proyeksi kekuatan militer, ujar PLE Priatna.
Sunday Guardian membocorkan bahwa dokumen pertahanan AS yang dirahasiakan menjabarkan rencana untuk mengamankan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia.
Dokumen rahasia AS itu mengungkap bahwa tujuan permintaan tersebut ada tiga butir yaitu lintasan bebas pesawat AS untuk operasi darurat, penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama, jelas PLE Priatna.
Menurut PLE Priatna, publik dinilai tidak akan percaya karena tiga tujuan tertulis AS itu dalam praktik operasi militer sehari-hari tidak akan berlangsung seperti yang tertulis.
Kepentingan global AS di tengah kecanggihan teknologi militer, siber, dan intelijen atas nama operasi darurat dapat bergerak berbelok kapan pun dan dari manapun, tegas PLE Priatna.
Ia mencontohkan agresi teritorial melalui operasi militer AS di Venezuela untuk melakukan aksi penculikan Presiden Maduro sebagai bukti penyalahgunaan kebebasan sekaligus pelajaran berharga.
Penanggulangan krisis yang terkait peristiwa berbahaya hingga tidak, termasuk bencana alam dan man-made crisis, dapat meluas karena tafsir politik atas peristiwa yang menyangkut kepentingan AS dan Israel, ungkap PLE Priatna.
Langkah Kementerian Luar Negeri RI yang meminta Kementerian Pertahanan RI berhati-hati sekaligus mendorong penundaan skema kerja sama dinilai oleh PLE Priatna sebagai sinergi yang tepat.
Kementerian Perang AS tentu memahami bahwa pelaksanaan koridor blanket overflight tidak hanya akan mengundang reaksi keras dari negara anggota ASEAN tetapi juga mendatangkan risiko baru, kata PLE Priatna.
Paket kerja sama yang diusulkan dalam praktik kesehariannya dapat memicu ketidaknyamanan dan sekaligus kecurigaan geopolitik yang lebih luas di kawasan, tambah PLE Priatna.
Akses penuh melalui wilayah udara Indonesia pada saatnya nanti dapat mengubah keseimbangan mobilitas kekuatan militer di Asia Tenggara, jelas PLE Priatna.
PLE Priatna menilai tantangan pertama dari rencana kerja sama ini adalah momen yang tidak tepat di saat AS dan Israel sedang berperang serta berupaya menghancurkan Iran.
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peta transit menggunakan ruang udara Indonesia tidak akan digunakan untuk kepentingan perang AS melawan Iran atau invasi Israel ke Lebanon, tegas PLE Priatna.
Tantangan kedua menurut PLE Priatna adalah persepsi yang muncul di tengah agresi AS dan Israel ke Iran sehingga eksposur Indonesia yang terlalu dekat dengan AS dinilai tidak menguntungkan.
Politik luar negeri bebas aktif, pendiri Non Blok, pencetus Dasasila Bandung, serta kontribusi Indonesia sebagai penggerak dekolonisasi akan perlahan memudar dan tidak lagi menjadi citra positif, ungkap PLE Priatna.
Defence Security Asia pada 14 April 2026 menulis judul provokatif bahwa Indonesia bergerak mendekati orbit strategis AS karena Pentagon mengincar akses udara militer semalam penuh di seluruh Asia Tenggara, kata PLE Priatna.
Prinsip non-diskriminatif dan bukan sikap tebang pilih harus dijunjung karena mesin diplomatik lebih dari setengah abad mampu mendorong pemihakan pada kemerdekaan, anti kolonialisme, serta penolakan terhadap agresi militer, pungkas PLE Priatna.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
