Repelita [Jakarta] - Pengamat ekonomi sosial, Nurmadi H. Sumarta, melontarkan kritik keras dengan menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena pesta babi yang terjadi di mana-mana.
Ia mengawali sorotannya pada kehebohan film dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Jaman Kita Kaya, yang sempat memicu aksi pembubaran oleh aparat.
ADVERTISEMENT
Nurmadi mempertanyakan respons aparat serta pernyataan pihak KASAD mengenai sumber pendanaan film tersebut, yang ia nilai mirip dengan ucapan Yusuf Mansyur tentang asal-usul uang.
Ia mengungkapkan bahwa film tersebut sebenarnya menceritakan sisi gelap kerakusan manusia dan penguasa dalam membabat ribuan hektar hutan di Papua menggunakan alat berat demi berbagai kepentingan.
Kerusakan lingkungan tersebut, menurutnya, menjadi penyebab utama terjadinya rentetan bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Lebih lanjut, ia menyebut pesta babi juga terjadi pada program prioritas presiden, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang ia juluki sebagai Maling Berkedok Gizi.
Program ini dinilainya sarat kejanggalan karena melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berafiliasi dengan yayasan milik TNI, Polri, Kejaksaan, hingga partai politik.
Ia menyoroti penggunaan APBN hingga triliunan rupiah per hari untuk makanan yang disebutnya beracun dan basi, serta adanya praktik mark up pengadaan barang seperti motor listrik, tablet, seragam, hingga peralatan makan.
Bahkan, ia mencatat bahwa ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional telah dicopot, dijemput, serta ditahan oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang saat ini masih bergulir di pengadilan.
Nurmadi juga menyinggung pesta babi di Kemenaker yang ditangani KPK, di mana mantan Wamen Ebenezer disebut sebagai pemeran utama dalam pungutan sertifikat K3 senilai puluhan miliar rupiah.
Kasus serupa terjadi di Kementerian Imigrasi yang mencapai ratusan miliar sejak 2023, di mana ia menyebut adanya pembagian jatah dari level wamen hingga kepala kantor.
"Silmy Karim seorang Wamen IMIPAS, terima setoran 100juta/minggu berpesta hasil pungutan KITAS dan KITAP keimigrasian," tulis Nurmadi dalam ulasannya.
Ia turut mengkritik penggunaan dana APBN ratusan miliar untuk kunjungan luar negeri, dengan catatan perjalanan ke Prancis sebanyak 4 kali serta lebih dari 50 kali kunjungan ke berbagai negara dalam 1,5 tahun.
Tindakan ini dinilainya mengabaikan urusan diplomatik hingga banyak surat duta besar untuk Indonesia menjadi telantar dan tidak tertangani, yang dianggapnya sebagai pengelolaan negara oleh amatiran.
Terakhir, ia menegaskan bahwa indikator ekonomi fiskal semakin parah dengan defisit yang membengkak, hutang melambung, serta jatuhnya IHSG dan nilai tukar rupiah.
Sementara rakyat hidup makin sulit akibat penutupan industri dan PHK, ia mengkritik para pemimpin serta pejabat yang dianggap tidak peka karena asyik menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
