Repelita Jakarta - Diskusi politik yang dipandu oleh Refly Harun bersama mantan intelijen Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra mengungkap secara detail dinamika keamanan serta peta politik nasional.
Dalam tayangan yang diunggah melalui kanal YouTube REFLY HARUN PODCAST pada hari Kamis, 10 September 2026, Sri Radjasa Chandra membedah pergerakan kelompok tertentu yang diduga merancang skenario menuju tahun 2029.
ADVERTISEMENT
Mantan perwira intelijen tersebut mensinyalir adanya manuver terstruktur melalui operasi khusus bernama operasi garis dalam untuk mengamankan pengaruh kekuasaan dari rezim lama.
Ia menyebutkan sejumlah nama yang dianggap memiliki loyalitas ganda dan kini berada di lingkaran dalam pusat kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa figur penting seperti Bahlil Lahadalia disebut secara gamblang diposisikan menjadi ketua umum partai sebagai perpanjangan tangan kekuatan luar istana.
Sri Radjasa Chandra menyatakan bahwa para penyusup tersebut sengaja ditempatkan di kabinet serta institusi hukum dan keamanan untuk mengontrol aliran informasi kepada presiden.
Hambatan informasi yang sangat ketat di internal istana dinilai sengaja dibangun agar kepala negara tidak memegang ponsel dan tidak mengetahui situasi riil di masyarakat.
Lebih lanjut, ia menganalisis bahwa skenario politik ini sengaja dipercepat karena adanya kekhawatiran dari faksi Solo mengenai penurunan legitimasi politik menjelang pemilu 2029.
Operasi garis dalam ini diproyeksikan untuk melancarkan taktik pelumpuhan tanpa kudeta fisik agar tampuk kekuasaan beralih secara konstitusional di tengah jalan.
Diskusi tersebut juga mengupas tuntas adanya dugaan rekayasa penegakan hukum dalam skandal finansial besar Jiwasraya dan Asabri yang menyeret nama Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto.
Sri Radjasa Chandra mengklaim bahwa mantan penyidik Febri Ardiansyah dan komisioner BPK dikendalikan untuk mengorbankan pihak lain seperti Benny Tjokro demi mengamankan pelaku utama.
Pada bagian akhir tayangan, Sri Radjasa Chandra menegaskan keyakinannya hingga seratus persen bahwa dokumen ijazah milik Jokowi yang selama ini diperdebatkan di persidangan adalah palsu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
