Berita, Timur Tengah

Inggris dan Negara Barat Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Israel yang Terlibat Proyek Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Repelita.id

08 June 2026 20:11 WIB

Inggris dan Negara Barat Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Israel yang Terlibat Proyek Permukiman Ilegal di Tepi Barat
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pemerintah Inggris bersama sejumlah negara Barat dikabarkan tengah merancang rangkaian sanksi baru terhadap keterlibatan Israel dalam proyek permukiman di Tepi Barat.

Langkah ini bertujuan menekan angka kekerasan oleh pemukim sekaligus mencegah perubahan demografis yang mengancam terwujudnya solusi dua negara.

ADVERTISEMENT

Paket kebijakan tersebut tidak hanya menargetkan individu, melainkan juga korporasi yang berperan dalam pengembangan permukiman ilegal.

Fokus utama sanksi ini tertuju pada proyek E1, kawasan strategis yang membentang antara Yerusalem dan Ma'ale Adumim.

Rencana pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah di sana dinilai bakal membelah wilayah Tepi Barat dan menghambat konektivitas Palestina.

Inggris bersama delapan negara, termasuk Prancis dan Australia, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proyek ini harus dihentikan.

Tekanan terhadap pemerintah Inggris juga datang dari 137 anggota parlemen Partai Buruh yang mendesak tindakan konkret bagi warga Palestina.

Mantan Menteri Kesehatan, Wes Streeting, mengungkapkan frustrasinya karena merasa aspirasi mengenai isu Gaza kerap menemui jalan buntu.

"Upaya menyuarakan kekhawatiran mengenai Gaza di dalam pemerintahan terasa seperti menabrak tembok," ungkap Streeting.

Sementara itu, Melanie Ward menyatakan bahwa penghentian perdagangan dengan kawasan permukiman akan memberikan pesan internasional yang tegas.

Ia menyebut langkah itu akan menunjukkan bahwa permukiman "tidak memiliki masa depan ekonomi yang sah dan ditolak oleh dunia".

Para politisi juga mendasarkan desakan mereka pada putusan Mahkamah Internasional terkait larangan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi ekonomi di wilayah pendudukan.

Pemerintah Inggris kini tengah mempertimbangkan langkah preventif untuk membatasi aktivitas permukiman sebelum proyek-proyek baru terealisasi sepenuhnya.

Kendati koordinasi internasional semakin solid, otoritas Inggris belum memberikan kepastian mengenai penerapan larangan perdagangan total terhadap produk permukiman tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok



TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung