Repelita Teheran - Pemerintah Iran menyatakan sikap tegas terkait hak pengayaan uranium, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan negaranya tidak akan melepaskan hak tersebut dalam situasi apa pun.
Baqaei menegaskan bahwa Iran tidak akan berkompromi soal pengayaan uranium karena hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir berlandaskan hukum internasional serta Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
ADVERTISEMENT
Dalam pemberitaan kantor berita Iran, Tasnim, pada Rabu, 15 April 2026, Baqaei juga membantah spekulasi media Barat yang dinilainya tidak sesuai fakta terkait program pengayaan uranium Iran.
Ia menyatakan bahwa hak pengolahan uranium Iran bersifat sah dan diakui dalam hukum internasional, serta tidak dapat dinegosiasikan maupun dicabut oleh pihak mana pun.
Baqaei mengatakan pemanfaatan energi nuklir merupakan hak Iran sebagai anggota NPT, meskipun tingkat dan jenis pengayaan dapat dibahas dalam perundingan dengan Amerika Serikat.
Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada Rabu, 15 April 2026, Baqaei turut menyinggung proposal Rusia untuk memindahkan uranium Iran yang telah diperkaya ke Moskow.
Ia menyebut setiap kesepakatan nuklir memuat berbagai opsi, namun para pihak belum kembali mencapai tahap tersebut karena AS terus menunjukkan itikad tidak baik.
Analis Palestina, Ahmed Najar, menilai terdapat standar ganda dalam perlakuan internasional terhadap Israel dan Iran di bidang nuklir.
Iran mendapat pengawasan ketat karena statusnya sebagai negara yang dianggap musuh oleh Barat, sementara Israel mendapat perlakuan lebih longgar karena aliansinya dengan negara-negara Barat.
Selama kepentingan strategis lebih diutamakan daripada penerapan konsisten hukum internasional, posisi nuklir Israel kemungkinan besar akan tetap terlindungi dari pengawasan, kata Ahmed sebagaimana diberitakan Al Jazeera pada Rabu, 15 April 2026.
Program nuklir Iran dimulai pada 1950-an dengan dukungan AS hingga mulai menunjukkan perkembangan setelah Revolusi Islam 1979, namun Iran tetap menyatakan programnya hanya untuk tujuan damai.
Sejak 1974, Iran berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan pengawasan ini semakin ketat setelah Iran menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA pada 2015.
JCPOA membatasi program nuklir Iran guna mencegah pembuatan senjata dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi internasional dari negara-negara P5+1.
Dalam kesepakatan tersebut, Iran menyetujui pembatasan pengayaan uranium hingga 3,67 persen, pengurangan jumlah sentrifugal, dan inspeksi internasional secara ketat selama 25 tahun.
IAEA melaporkan Iran mematuhi kesepakatan hingga AS menarik diri pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump, setelah itu Iran secara bertahap meningkatkan kembali aktivitas pengayaannya.
Laporan IAEA tahun 2025 menyebutkan Iran memiliki 400 kilogram uranium dengan pengayaan hingga 60 persen, namun tingkat tersebut masih di bawah ambang 90 persen yang diperlukan untuk senjata nuklir.
Pada 2025, laporan intelijen AS menyatakan Iran tidak sedang membangun senjata nuklir dan tidak ada bukti bahwa program tersebut diaktifkan kembali setelah 2003.
Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, saat bersaksi di hadapan Kongres AS mengatakan bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir dan pemimpin tertinggi Khamenei belum mengizinkan program senjata nuklir.
Setelah AS dan Israel melancarkan serangan terbaru terhadap Iran pada 28 Februari 2026, Gabbard dalam kesaksian terbarunya menyampaikan bahwa komunitas intelijen AS skeptis terhadap kabar bahwa Iran telah melanjutkan program senjata nuklirnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
