Repelita London - Struktur kekuasaan di Iran dikabarkan mengalami pergeseran drastis setelah Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengambil alih kendali penuh atas keputusan strategis negara di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel, berdasarkan laporan Reuters yang terbit pada Selasa, 28 April 2026.
Tatanan baru ini muncul menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei yang selama beberapa dekade menjadi pemegang otoritas tunggal di Tehran, sementara putranya yang bernama Mojtaba Khamenei hanya berperan sebagai pemberi restu atas keputusan yang telah dirumuskan oleh para jenderal militer.
ADVERTISEMENT
Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa posisi Mojtaba sebagai Pemimpin Tertinggi yang baru hanyalah simbol legitimasi tanpa kekuasaan komando yang sesungguhnya seperti yang dimiliki ayahnya semasa hidup.
Kondisi fisik Mojtaba yang dilaporkan menderita luka parah akibat serangan udara di awal perang membuatnya terisolasi dan jarang muncul di hadapan publik semenjak diangkat menggantikan Ali Khamenei.
"Warga Iran sangat lambat dalam merespons. Tampaknya tidak ada satu struktur komando pengambilan keputusan yang tunggal. Terkadang, mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari hanya untuk merespons," ujar seorang pejabat senior pemerintah Pakistan yang terlibat dalam mediasi damai antara Iran dan AS, dikutip pada Rabu, 29 April 2026.
Dominasi militer dalam politik Iran ini dipicu oleh situasi darurat perang yang memusatkan seluruh kekuasaan pada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan para komandan lapangan dari Korps Garda Revolusi Islam.
Nama Ahmad Vahidi, seorang komandan senior IRGC, disebut-sebut sebagai sosok paling berpengaruh di Iran saat ini yang mengatur strategi tempur sekaligus menentukan arah kebijakan negosiasi gencatan senjata dengan Amerika Serikat.
Para analis menilai bahwa peran Mojtaba Khamenei saat ini tidak lagi bersifat komando melainkan lebih kepada upaya menjaga konsensus institusional agar rezim tetap terlihat solid di mata dunia internasional.
Secara praktis, pengaruh para ulama dan lembaga keagamaan mulai tergerus secara signifikan oleh dominasi sektor keamanan dan militer yang memegang kendali penuh atas sumber daya negara.
"Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan-kesepakatan besar mungkin melewati dia, tetapi saya tidak bisa membayangkan dia berani membatalkan keputusan Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana dia bisa menentang pihak-pihak yang menjalankan upaya perang?" kata analis Iran, Arash Azizi, mengomentari posisi Mojtaba.
Di sisi lain, negosiasi dengan Washington masih terus menemui jalan buntu meskipun Iran telah mengajukan proposal baru yang berusaha memisahkan isu nuklir dari penyelesaian konflik di kawasan Teluk.
Amerika Serikat tetap bersikeras bahwa masalah program nuklir Iran harus dibahas sejak awal pembicaraan, sementara para jenderal IRGC enggan terlihat lemah di meja diplomasi.
Mantan negosiator AS, Aaron David Miller, menyebut fenomena ini sebagai pergeseran fundamental dalam cara Iran dikelola di mana pengaruh kekuatan keras militer kini jauh melampaui kekuatan ilahi para ulama.
"Kita telah beralih dari kekuasaan ilahi ke kekuasaan keras. Dari pengaruh ulama ke pengaruh Korps Garda Revolusi. Inilah cara Iran diperintah sekarang," ujar Miller.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentar resmi terkait laporan perpecahan struktur kekuasaan tersebut, meskipun para pejabat Teheran sebelumnya selalu membantah adanya keretakan internal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
