Repelita [Jakarta] - Aksi penolakan mahasiswa terhadap sejumlah menteri dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada pada Senin (15/6/2026) malam dinilai sebagai potret dinamika demokrasi yang perlu dimaknai secara bijak.
Ketua Komite Penggerak Nasional JAGATANI, Maslam Danuri, berpandangan bahwa insiden tersebut merupakan perpaduan antara kebebasan berekspresi mahasiswa dan respons keterbukaan dari pihak pemerintah.
ADVERTISEMENT
Menurut Maslam, tindakan massa mahasiswa bukan sekadar keributan tanpa arah, melainkan manifestasi keresahan atas kondisi lapangan yang mereka amati selama ini.
“Mahasiswa hadir membawa kegelisahan para petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang hari ini ruang hidupnya terancam oleh berbagai proyek oligarki serta alih fungsi lahan skala besar, termasuk di wilayah Papua,” kata Maslam, Selasa (16/6/2026).
Ia menegaskan bahwa kampus adalah ruang sakral bagi sivitas akademika untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah terkait agraria maupun isu kemiskinan.
Di sisi lain, Maslam memberikan apresiasi terhadap menteri yang hadir, seperti Nusron Wahid, Sudaryono, dan Budiman Sudjatmiko, karena berani berinteraksi langsung dengan massa.
“Langkah para pejabat yang memilih tidak langsung mengamankan diri, melainkan turun ke jalan dan bahkan duduk bersila di atas aspal demi menemui massa yang berdemonstrasi, adalah sebuah preseden baik dalam budaya politik kita,” ujarnya.
Ketegangan yang terjadi dianggap sebagai sinyal adanya hambatan komunikasi yang harus segera dicarikan jalan keluarnya agar tidak terus terjebak dalam polarisasi.
“Ada energi luar biasa dari kedua belah pihak yakni mahasiswa memiliki gairah murni membela rakyat, sementara pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membuka diri dan mendengar,” jelas aktivis tersebut.
Pihaknya mendorong agar peristiwa ini menjadi gerbang menuju dialog yang lebih substantif dan berbasis pada penyajian data serta solusi konkret.
“Pemerintah harus menjawab kritik tajam mahasiswa dengan realisasi kebijakan nyata yang melindungi tanah pangan petani kecil. Sebaliknya, elemen mahasiswa juga diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan lewat adu argumen dan tawaran solusi alternatif yang konstruktif di meja dialog formal demi kemandirian pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian Maslam. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
