Repelita Jakarta - Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyoroti adanya fenomena inflasi pengamat menjadi sorotan dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Seskab Teddy sebelumnya menyebut fenomena itu muncul akibat semakin banyak pihak yang menyampaikan opini di ruang publik tanpa didukung latar belakang keahlian dan data yang memadai.
ADVERTISEMENT
Jamiluddin menilai bahwa pandangan tersebut ada benarnya jika hanya dilihat dari sudut pandang latar belakang pendidikan formal.
Ia mengakui bahwa terdapat sejumlah pengamat yang menyampaikan opini pada bidang yang tidak sesuai dengan keahlian akademiknya.
Namun demikian, Jamiluddin menegaskan bahwa keahlian seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal karena pengalaman kerja dan keterlibatan langsung di suatu bidang juga dapat membentuk kompetensi.
"Bisa saja seseorang berlatar belakang pendidikan teknik sipil namun lebih banyak bekerja di partai politik, sehingga ia sangat memahami seluk beluk politik," kata Jamiluddin kepada wartawan pada Selasa, 14 April 2026.
Jamiluddin pun mencontohkan profesi wartawan yang meskipun berlatar belakang pendidikan non-politik, namun karena ditempatkan di desk politik, akhirnya memiliki pemahaman mendalam di bidang tersebut.
Fenomena perbedaan antara latar belakang pendidikan dan keahlian profesional menurutnya merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.
Ia bahkan menyinggung sejumlah pejabat publik yang tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diemban, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Menteri ESDM Bahlil, tidak memiliki keahlian pendidikan di bidang energi.
Hal yang sama juga mungkin terjadi pada beberapa menteri lainnya," kata Jamiluddin.
Karena itu, Jamiluddin menilai bahwa seorang pengamat tetap dapat memiliki keahlian khusus selama didukung oleh pengalaman dan kemampuan analisis yang memadai.
Ia menekankan bahwa untuk menjadi pengamat yang kredibel dibutuhkan kombinasi antara kemampuan analisis, integritas, serta keahlian khusus di bidang tertentu.
"Jadi, soal integritas menjadi penting bagi pengamat.
Sebab, pengamat harus mengedepankan kejujuran, objektif, dan tidak memihak," tegasnya.
Dengan demikian, kata Jamiluddin, penilaian terhadap pengamat seharusnya tidak didasarkan pada siapa yang berbicara melainkan pada substansi atau isi yang disampaikan.
"Kalau itu yang dijadikan acuan untuk menilai pengamat, idealnya tidak ada inflasi pengamat," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena inflasi pengamat dalam konferensi pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 April 2026.
Ia melihat kecenderungan meningkatnya jumlah pengamat yang memberikan pandangan di luar bidang keahliannya sehingga memicu distorsi informasi di ruang publik.
"Sekarang ini ada satu fenomena.
Apa itu?
Ada yang namanya inflasi pengamat.
Jadi banyak sekali pengamat, oke," ujar Teddy saat itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
