Repelita Jakarta - Rekonstruksi sejarah konstelasi kekuasaan di tanah air kembali mencuat ke ruang publik menyusul tersajinya dialog mendalam antartokoh senior yang membongkar tabir ketegangan komunikasi politik di masa lalu.
Absennya bantahan dari mantan orang nomor dua di republik ini terhadap serangkaian pemaparan fakta oleh politisi kawakan mengonfirmasi kebenaran mengenai dinginnya relasi kerja sama sejak fase awal konsolidasi.
ADVERTISEMENT
Kehadiran kedua figur berpengaruh tersebut dalam satu panggung digital memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat indikasi adanya polarisasi terselubung di internal pemerintahan terdahulu.
“Majalah KeadilanTV berhasil mempertemukan JK dan Bang Panda dalam satu podcast eksklusif. Apa yang dikatakan Bang Panda sebelumnya tidak ada yang dibantah oleh JK alias dibenarkan semua dan bahkan ditambah pengayaan,” ujar Erizal.
Riak ketidakselarasan tersebut disinyalir telah terdeteksi sesaat setelah adanya mandat penugasan resmi dari pimpinan tertinggi partai pemenang pemilu untuk mendampingi sang calon presiden kala itu.
Upaya pendekatan persuasif yang diinisiasi pasca-penetapan pasangan calon justru berujung pada munculnya resistensi psikologis serta kekakuan interaksi yang sulit ditutupi di antara kedua pemimpin tersebut.
“Artinya, tidak salah pengakuan Bang Panda bahwa dia sejak awal ditunjuk Jokowi sebagai perantara atau penengah antara Jokowi dan JK,” kata Erizal.
Peran sang jurnalis senior pada masa transisi kekuasaan dinilai teramat krusial lantaran bertindak sebagai saluran diplomasi senyap guna menyelaraskan kepentingan faksi beringin dengan episentrum kekuasaan di Teuku Umar.
“Bang Panda tidak saja diakui sebagai penengah antara JK dan Jokowi, tapi juga sebagai perantara antara JK dan Megawati, bahkan antara kepentingan Golkar dan PDIP,” ujarnya.
Keterbukaan informasi mengenai dinamika masa lalu ini menjadi catatan penting bagi publik dalam memahami bahwa jalinan kemitraan politik di tingkat elite nasional kerap kali tidak seharmonis apa yang tampak di permukaan.
Di sisi lain sorotan terhadap memori tata kelola kabinet terdahulu ini secara tidak langsung merefleksikan adanya sisa-sisa ketidakpuasan sosiopolitik yang masih membekas di kalangan para tokoh bangsa hingga periode transisi kepemimpinan era baru saat ini.
“JK terlihat sekali tidak sreg dengan Jokowi, tapi juga dengan situasi politik dan ekonomi saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo,” kata Erizal.
Kondisi sirkulasi iklim demokrasi saat ini juga turut memicu kegelisahan di mana kebebasan berpendapat dan penyampaian koreksi konstruktif sering kali disalahartikan sebagai bentuk resistensi total terhadap negara.
Pendekatan regulasi di sektor niaga nasional pun tidak luput dari pemikiran kritis di mana pengelolaan terhadap para pelaku usaha skala besar dinilai memerlukan formulasi pembinaan yang jauh lebih bijaksana.
“Pengusaha-pengusaha nakal itu harusnya dibina, bukan dibinasakan. Kira-kira begitu pandangan JK,” ujar Erizal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
