Repelita Jakarta - Aktivis sekaligus praktisi hukum Subhan Palal kembali menempuh upaya hukum baru terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan mantan pejabat tinggi negara.
Setelah sukses memenangkan gugatan kasasi di Mahkamah Agung mengenai surat keterangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, ia kini membidik Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Subhan Palal mendatangi gedung Badan Reserse Kriminal Polri guna melaporkan mantan presiden tersebut atas dugaan pelanggaran kewajiban kearsipan dokumen ijazah.
Di hadapan awak media, ia menerangkan bahwa laporan hukumnya tidak sekadar berfokus pada isu pemalsuan dokumen pendidikan semata.
Substansi pelaporan tersebut lebih menyoroti aspek kelalaian terhadap kewajiban hukum dalam kepemilikan serta autentikasi arsip milik negara.
Pamer ijazah yang katanya asli itu adalah suatu tindak pidana kearsipan, ujar Subhan sebagaimana dikutip dari tayangan Sentana TV pada Kamis, 12 November 2026.
Kenapa begitu, lanjut Subhan mempertanyakan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dokumen resmi kenegaraan tersebut.
Karena yang memegang ijazah asli itu punya kewajiban hukum untuk menyerahkan dokumen tersebut guna diautentikasi, tegasnya dalam keterangan pers tersebut.
Ia menambahkan bahwa salinan fotokopi dari dokumen ijazah tersebut telah berkali-kali digunakan sebagai syarat administratif dalam berbagai kontestasi pemilu.
Penggunaan dokumen itu tercatat mulai dari pemilihan kepala daerah di Surakarta, DKI Jakarta, hingga pemilihan presiden di tingkat nasional.
Oleh sebab itu, seluruh dokumen penunjang pencalonan tersebut secara hukum berstatus sebagai arsip negara yang tunduk pada aturan perundang-undangan.
Persoalan Autentikasi dan Arsip Nasional
Subhan menegaskan bahwa kewajiban hukum menyerahkan dokumen kepada negara untuk diautentikasi telah diatur secara gamblang dalam regulasi nasional.
Ketentuan tersebut merujuk langsung pada aturan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Menurutnya, pemegang ijazah seharusnya menyerahkan dokumen asli tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum.
Selanjutnya, pihak KPU wajib meneruskan dokumen tersebut kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menjalani proses autentikasi resmi.
KPU dan ANRI nantinya akan melakukan autentikasi, ucap Subhan menjelaskan alur verifikasi dokumen negara sesuai ketentuan undang-undang.
Jika hasil autentikasi menyatakan dokumen tersebut otentik, maka sah, imbuhnya menerangkan konsekuensi hukum dari proses verifikasi tersebut.
Namun, jika ternyata tidak otentik, konsekuensinya pemegang dokumen tersebut tidak boleh mendapatkan hak-hak keuangan maupun fasilitas dari negara, tegasnya.
Ia turut menyoroti bahwa kewenangan menguji keaslian arsip negara melalui mekanisme autentikasi mutlak berada di tangan lembaga berwenang seperti ANRI.
Pengujian keabsahan arsip negara dinilai tidak bisa serta-merta dilakukan di ranah pengadilan umum atau kepolisian tanpa melalui prosedur kearsipan.
Penolakan Format Pengaduan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Subhan membeberkan dinamika yang terjadi saat dirinya hendak membuat laporan resmi di kantor kepolisian.
Pihaknya mengaku menolak tegas ketika petugas mengarahkan laporannya untuk dibuat dalam bentuk Pengaduan Masyarakat atau Dumas.
Subhan bersikeras agar aduan hukum tersebut dicatat dan diproses secara resmi sebagai Laporan Polisi formal oleh penyidik.
Ia menilai terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme pengaduan masyarakat dengan laporan polisi dalam penanganan sebuah perkara pidana.
Menurutnya, laporan polisi memiliki kejelasan formil dengan tenggat waktu penyelidikan maupun penyidikan yang terukur secara hukum.
Selain itu, format laporan polisi memberikan kepastian hukum bagi pelapor selaku warga negara pembayar pajak yang merasa dirugikan.
Kalau laporan polisi dalam tempo tertentu prosesnya harus jelas sampai ke kejaksaan, kata Subhan membandingkan dua mekanisme pelaporan tersebut.
Kalau Dumas, prosesnya hanya berputar-putar saja, keluhnya menilai efektivitas penanganan pengaduan masyarakat di institusi penegak hukum.
Karena itu saya simpan dan pertimbangkan langkah hukum yang tepat agar aparat kepolisian dapat memproses laporan pidana kearsipan ini, tuturnya.
Lebih jauh, Subhan mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang kearsipan memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat bagi pelakunya.
Ancaman hukuman pidana maksimal bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum kearsipan dapat mencapai sepuluh tahun kurungan penjara.
Ia menyatakan tidak akan pernah patah semangat dan terus mendorong aparat penegak hukum agar menindaklanjuti laporannya secara profesional.
Langkah ini ditempuh semata-mata demi menegakkan prinsip keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara di Indonesia.
Sebelumnya, mantan presiden Joko Widodo sempat hadir dalam persidangan kasus pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kehadiran mantan Wali Kota Solo pada hari Kamis, 5 November 2026 tersebut bertujuan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara itu.
Momen kedatangan Jokowi di ruang sidang sempat menyedot perhatian luas publik karena ia membawa langsung dokumen ijazah aslinya.
Dokumen pendidikan yang dibawa ke hadapan majelis hakim tersebut mencakup jenjang sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi.
Jokowi tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB untuk mengikuti jalannya proses persidangan.
Polemik seputar keabsahan ijazah mantan kepala negara itu memang telah bergulir cukup lama dan memicu perdebatan sengit di masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
