Repelita Jakarta - Dinamika politik di Indonesia pasca pemilihan presiden terus memicu perhatian publik khususnya mengenai relasi antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto menjelang masa depan kontestasi di tahun 2029.
Melalui pembahasan mendalam di kanal YouTube Total Politik yang diunggah pada hari Kamis, 17 September 2026, pengamat politik Rocky Gerung menguliti berbagai simbol serta manuver di balik layar yang terjadi di antara para elite kekuasaan tersebut.
ADVERTISEMENT
Isu keretakan hubungan geopolitik sempat mencuat ke permukaan setelah muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai posisi tempat duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diletakkan sejajar bersama jajaran menteri.
Banyak pihak menafsirkan aturan protokoler tersebut sebagai sinyal adanya ketegangan nyata antara poros Solo dan Hambalang.
Menanggapi hal tersebut, narasumber diskusi Rocky Gerung mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mengartikan aturan tata letak posisi duduk tersebut sebagai tanda perpecahan politik.
Menurut analisisnya, pengaturan tempat duduk merupakan hal yang biasa terjadi dalam protokoler resmi kenegaraan dan tidak mencerminkan konflik substansial.
Lebih lanjut, dialog dalam tayangan Total Politik tersebut juga menyoroti adanya dugaan berupa tagihan politik dari Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rocky Gerung menyatakan bahwa variabel ini diprediksi akan terus membayangi pergerakan serta kalkulasi peta politik nasional hingga tahun 2029 mendatang.
Langkah mantan presiden yang belakangan kembali aktif melakukan blusukan ke berbagai wilayah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur dinilai memiliki motif elektoral yang kuat.
Rocky Gerung menegaskan dalam argumennya bahwa cuman Gibran yang bisa menyelamatkan Jokowi dari berbagai persoalan hukum yang berpotensi dipersoalkan di masa depan.
Di sisi lain, pembahasan juga menyentuh perihal integritas kabinet pemerintahan saat ini setelah beberapa pejabat tinggi negara tersandung kasus hukum.
Kejatuhan figur-figur penting yang mengawal program prioritas seperti Badan Gizi Nasional dipandang sebagai alarm keras bagi efisiensi kepemimpinan.
Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tetap bersikap tegas dengan membiarkan proses hukum berjalan meskipun kasus tersebut menjerat orang-orang dekat di lingkaran utamanya.
Langkah ini dipandang oleh Rocky Gerung sebagai sinyal positif bahwa kepala negara lebih memilih menjaga integritas dan mendengarkan evaluasi publik demi perbaikan ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
