Repelita [Jakarta] - Mantan Kepala Negara Joko Widodo dipastikan bakal menginjakkan kaki di ruang sidang guna meladeni gugatan hukum terkait keaslian lembar kelulusan miliknya yang memicu polemik masif.
Tokoh asal Surakarta tersebut dilaporkan telah mempersiapkan bundel dokumen akademisnya secara komprehensif mulai dari ijazah tingkat dasar, menengah, hingga strata pendidikan tinggi untuk dipaparkan di hadapan majelis hakim.
ADVERTISEMENT
Langkah pembuktian langsung di meja hijau ini dikonfirmasi oleh jajaran kuasa hukumnya setelah melangsungkan pertemuan tertutup guna membahas strategi penanganan perkara di wilayah Jawa Tengah pada akhir pekan kemarin.
Kuasa hukum mengklaim kesediaan sang mantan presiden merupakan jawaban telak atas rupa-rupa asumsi liar di ruang publik yang menuding sang tokoh tidak berani memperlihatkan berkas aslinya.
Otoritas pembela hukum memastikan kliennya sangat menghormati seluruh alur yudisial sehingga jadwal pergelaran dokumen otentik tersebut sepenuhnya bakal mengikuti tata cara pembuktian yang ditetapkan oleh dewan hakim.
“Tadi kami juga konfirmasi lagi ke Pak Jokowi terkait kehadiran beliau di sidang,” kata Yakup memberikan penjelasan mengenai komunikasi hukum teranyar bersama sang klien di kota Solo.
Langkah persuasif ini diambil guna menghentikan spekulasi miring yang terus diproduksi oleh barisan oposisi yang menuduh dokumen kelulusan milik sang mantan presiden merupakan produk manipulatif.
“Beliau mengatakan akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya,” ujar Yakup menirukan ucapan tegas sang tokoh yang menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan lewat jalur konstitusional resmi.
Di balik kesiapannya mengosongkan jadwal demi menghadiri persidangan, sang mantan kepala daerah dilaporkan sempat mengecap rasa kecewa akibat lambatnya kinerja penyidikan dalam menuntaskan perkara tersebut.
Kondisi psikologis sang tokoh diungkapkan oleh perwakilan Tim Hukum Merah Putih yang mengkritisi durasi penanganan laporan siber yang dinilai molor jauh dari estimasi awal pihak kepolisian.
“Beliau agak kecewa karena proses hukum sudah berjalan sekitar satu tahun satu bulan,” kata Suhadi menguraikan hasil dialog hukum di kediaman pribadi sang mantan presiden di Surakarta.
Pihak internal penasihat hukum menduga adanya hambatan non-teknis dari pihak tertentu yang sengaja memperlambat pelimpahan berkas perkara pidana yang menyeret nama mantan menpora tersebut.
Kendati demikian pihak pelapor tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja pengumpulan alat bukti digital forensik yang sejatinya telah memenuhi kriteria P21 untuk segera disidangkan.
Melalui persidangan yang terbuka untuk umum ini sang tokoh berharap seluruh tabir pembuktian sains hukum dapat digelar secara transparan tanpa intervensi politik dari faksi manapun.
Di pihak lain otoritas Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk segera merilis status akhir berkas administrasi perkara yang menjerat para tokoh vokal tersebut.
"Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan rilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum," kata Budi memberi kepastian hukum.
Jajaran penyidik memastikan penanganan perkara hukum ini berjalan di atas rel profesionalisme murni serta siap dikomunikasikan secara berkala kepada masyarakat luas demi asas keterbukaan informasi.
Perguliran kasus ke meja hijau terpaksa ditempuh aparat penegak hukum lantaran lima orang tersangka utama secara konsisten menolak opsi penyelesaian perkara melalui koridor keadilan restoratif.
“Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan,” ujar Iman mengonfirmasi nasib hukum para terlapor.
Kondisi berbeda dialami oleh tiga tersangka lain yang resmi mengantongi surat perintah penghentian penyidikan setelah memilih jalur damai serta mengakui keabsahan dokumen akademis sang pelapor.
“Dengan demikian, penyidikan terhadap ES, DHL, dan RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif,” ujar Iman menutup sesi pemaparan perkembangan perkara pidana siber tersebut kepada publik.
Otoritas kepolisian menerangkan bahwa filosofi penegakan hukum modern di era sekarang tidak semata-mata mengejar sanksi badan melainkan berorientasi pada pemulihan harmoni sosial.
“Ketika perdamaian telah tercapai, permintaan maaf telah disampaikan secara tulus, dan pihak yang dirugikan telah memberikan pemaafan. Maka pendekatan keadilan restoratif menjadi jalan hukum yang patut dikedepankan,” kata Budi.
Pihak kepolisian menegaskan institusinya bakal terus membuka ruang mediasi perkara pidana ini bagi para pihak terlapor bahkan hingga proses penuntutan bergulir di meja kejaksaan nanti.
“Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” sambung eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu menutup pernyataan resminya di hadapan media.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
