Repelita Jakarta - Pembahasan mengenai keaslian dokumen kelulusan mantan kepala negara kembali mencuat setelah adanya pernyataan terbaru dari seorang tokoh senior nasional pada hari Senin tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu dua puluh enam.
ADVERTISEMENT
Persoalan ini terus menggelinding menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yang mengharapkan adanya transparansi dokumen secara terbuka.
Informasi seputar ulasan mendalam mengenai polemik berkas akademik tersebut disampaikan dalam program The Johan Budi Podcast yang tayang Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh empat.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla kembali menjelaskan cara pandangnya dalam polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Tokoh nasional yang akrab disapa JK tersebut menilai langkah mempublikasikan berkas asli ke hadapan publik merupakan cara paling efektif guna menyudahi perdebatan.
JK menegaskan bahwa ia percaya ijazah itu asli dan karena itulah ia meminta agar dokumennya diperlihatkan kepada publik.
Pernyataan terbuka dari mantan pendamping pemerintahan tersebut diakui sempat memicu gelombang ketidakpuasan dari beberapa kelompok pendukung istana.
Namun, ia menganggap reaksi keras yang diarahkan kepada dirinya sebagai sebuah hal yang kurang logis secara hukum maupun komunikasi publik.
Johan Budi mengingatkan bahwa pernyataan JK sempat menuai reaksi keras.
JK menilai reaksi itu janggal.
Ia menegaskan independensi posisinya yang murni ingin memberikan solusi terbaik sebagai penengah di tengah tajamnya perbedaan opini warga sipil.
“Saya percaya ijazah beliau itu asli. Karena asli, maka ditunjukkan saja,” ujarnya.
Ia mempertanyakan motif di balik keberatan pihak keluarga dalam memamerkan bukti fisik kelulusan tersebut ke hadapan media massa.
Ia bertanya balik, “Apa yang salah dengan statement saya?”.
Ia juga menegaskan bahwa pandangan pribadinya sangat bertolak belakang dengan tuduhan pemalsuan dokumen yang selama ini digulirkan oleh para kritikus.
JK juga menolak dikelompokkan bersama pihak yang menuding ijazah palsu.
“Kalau Roy Suryo mengatakan bahwa palsu, saya mengatakan tidak,” katanya.
Menurut dia, subtansi utama yang menjadi keberatannya selama ini hanyalah seputar penutupan akses informasi dokumen kepada masyarakat.
Menurut dia, yang ia persoalkan adalah keberatan untuk menunjukkan dokumen, bukan soal asli atau tidaknya.
“Kenapa tidak mau ditunjukkan?” tanyanya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian sengketa informasi ini sebenarnya tidak memerlukan proses birokrasi yang rumit di pengadilan.
Ia menyebut persoalan ini sederhana.
Bila dokumen asli, memperlihatkannya tidak merugikan siapa pun dan bisa mengakhiri polemik.
Catatan rekam jejak digital menunjukkan bahwa saran serupa juga pernah disampaikan oleh dirinya beberapa bulan sebelumnya pascapelaporan kasus hukum lain.
Argumen itu sejalan dengan pernyataan JK beberapa bulan lalu.
Setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri pada April 2026, JK mengatakan yakin Jokowi memiliki ijazah asli dan menyarankan agar ijazah itu diperlihatkan untuk menghentikan perkara.
Melalui pertemuan resmi bersama jurnalis, ia mengingatkan adanya dampak pembelahan sosial yang merugikan kerukunan bangsa apabila kasus ini terus dibiarkan berlarut-larut.
Dalam konferensi pers di kediamannya, JK mengatakan rakyat sudah dua tahun berkonflik dan saling berteriak soal isu ini, sehingga ia menyarankan agar ijazah ditunjukkan saja.
Ia menyebut nasihat itu ia berikan sebagai orang yang lebih senior, dan menyatakan dirinya berada di posisi netral dalam polemik tersebut.
Namun, imbauan netral dari sang politikus senior tersebut tampaknya tidak mendapatkan respons positif dari jajaran pengurus partai koalisi pemerintah.
Saran JK tidak disambut positif oleh lingkaran Jokowi.
Petinggi PSI Bestari Barus mengaku sempat tertawa bersama Jokowi saat membahas permintaan itu, lalu menantang balik JK untuk memperlihatkan ijazah dan buku nikahnya kepada publik.
Sementara itu, JK mengaku heran karena isu ijazah dianggap begitu sensitif.
Dalam ruang diskusi podcast tersebut, pemandu acara sempat membeberkan alasan penolakan dari pihak internal istana yang mengkhawatirkan maraknya disinformasi.
Dalam podcast, Johan Budi menyampaikan alasan yang diajukan pihak Jokowi, yakni media sosial penuh hoaks.
JK tidak menjawab alasan itu secara langsung dan kembali ke inti argumennya.
Adanya rumor miring yang menuduh dirinya menjadi aktor intelektual di balik pendanaan gerakan pembongkaran kasus ijazah ini juga dibantah keras.
Sikap JK itu kemudian dikaitkan dengan tudingan bahwa ia membiayai pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah.
JK membantahnya dan menyebut dirinya justru membela Jokowi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
