Repelita Makassar - Kabar baik semakin berdatangan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah isu pemutusan hubungan kerja yang meresahkan, karena kini makin banyak pemerintah daerah yang menyatakan jaminan tidak akan melakukan PHK.
Para PPPK di berbagai daerah perlahan bisa mulai tidur nyenyak setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah yang memastikan tetap mempertahankan keberadaan mereka tanpa pemangkasan.
ADVERTISEMENT
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan tidak ada satu pun PPPK yang akan dirumahkan di wilayahnya.
Dia mengaskan bahwa Pemkot Makassar memilih untuk tetap mempertahankan PPPK karena berdasar evaluasi, semuanya berkinerja baik dan sangat dibutuhkan.
"Apapun kebijakan, tak ada yang dirumahkan dan tidak ada pemangkasan. Bagi kami, tenaga PPPK adalah pahlawan yang bekerja untuk keluarga dan masyarakat. Mereka wajib kita (Pemkot Makassar) pertahankan di pemerintah kota," ujarnya di Makassar, Jumat, 3 April 2026.
Munafri Arifuddin mengakui adanya tekanan kebijakan fiskal dan pembatasan belanja pegawai sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Namun, kata Munafri, Pemkot Makassar tidak hanya berpikir soal efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup para pegawai yang menjadi garda terdepan pelayanan publik tetap terjaga.
Dia menegaskan bahwa tenaga PPPK merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga keberadaannya harus dipertahankan dengan segala upaya.
Munafri mengaku banyak daerah menghadapi masalah porsi belanja pegawai yang melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur UU HKPD.
"Kita (Pemkot Makassar) tetap berupaya mencari solusi agar bagaimana mereka tetap bekerja dan menghidupi keluarganya, bukan dengan mengurangi atau merumahkan. Kita bisa menggenjot berbagai strategi yang salah satunya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD)," kata Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.
Dia mengatakan Pemkot Makassar akan membuka ruang-ruang ekonomi baru, serta mengoptimalkan sektor pajak daerah.
"Kita (Pemkot Makassar) berharap ribuan PPPK tetap dapat bekerja dengan tenang, memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus terus berkontribusi bagi pelayanan publik. Sebuah pilihan kebijakan yang tidak hanya rasional secara fiskal, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan," terangnya.
Appi menjelaskan, salah satu strategi utama yang ditempuh ialah memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan PAD, sehingga kebutuhan belanja pegawai tetap dapat terpenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer ke daerah (TKD).
"Artinya, tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah agar tetap mampu menggaji PPPK," jelasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
