Repelita Jakarta - Kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis belakangan ini terus bermunculan di berbagai wilayah daerah Indonesia.
Rentetan peristiwa tersebut mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia yakni dr. Piprim Basarah Yanuarso.
ADVERTISEMENT
Beliau menilai bahwa pengulangan insiden kesehatan ini harus dijadikan momentum penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.
"Menurut saya sudah saatnya evaluasi mungkin sambil menghentikan sementara program ini, dievaluasi dari hulu ke hilir," ucapnya dalam Program Kompas Malam pada Sabtu (12/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan karena laporan gangguan kesehatan serupa telah mendera banyak anak sekolah di berbagai wilayah secara merata.
"Karena kan ini dari berbagai daerah ya, dari mulai Sumatera Utara, kemudian Lombok dan berbagai daerah yang lain ya artinya hampir merata dan kasus kerasionalnya itu sampai ratusan ya," imbuhnya.
Kondisi darurat kesehatan ini mengindikasikan adanya celah kesalahan fatal dalam penerapan sistem keamanan pangan bagi para siswa penerima manfaat.
"Artinya tentu akan ada sistem yang salah besar di situ. Standar keamanan pangan untuk menyiapkan MBG ini berarti ada masalah besar di situ," teragnya.
Menanggapi situasi mendesak ini, pihak IDAI secara tegas menyarankan agar Badan Gizi Nasional mengambil langkah penghentian sementara operasional program.
"Nah, sudah saatnya menurut saya pemerintah, dalam hal ini BGN, bisa enggak menghentikan sementara program MBG ini, lalu evaluasi dari hulu ke hilir, ini masalahnya di mana," ucap pria kelahiran Malang, Jatim, pada 15 Januari 1967 itu.
Sebagai alternatif solusi pencegahan, penyediaan makanan bernutrisi tersebut diusulkan agar dapat dikelola langsung melalui fasilitas kantin sekolah masing-masing.
"Jadi makanannya hangat, makanannya itu enggak lama antara masak dengan menghidangkan ke siswa gitu," jelas dr. Piprim.
Pihaknya kembali mengingatkan bahwa insiden keracunan massal ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat serius bagi masa depan generasi bangsa.
"Ini yang saya kira kita harus berbesar diri karena bagi kami satu anak aja keracunan itu sudah musibah besar ya. Apalagi sampai ratusan dan berulang-berulang dan berulang terus gitu," tegas alumnus Universitas Padjadjaran itu.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia yaitu Fernando Emas mengenai pelaksanaan kebijakan strategis pemerintahan saat ini.
Menurut pengamatan pengamat politik tersebut, rentetan peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil dalam tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo.
"Jadi kalau lihat memang hampir di berbagai daerah terjadi persoalan terkait MBG, misalnya keracunan di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, terus Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya, ini tidak bisa dianggap persoalan yang kecil."
"Jadi ini, tidak hanya bisa dikatakan kegagalan tata kelola, tapi bagaimana program ini bukan hanya sekedar dijalankan oleh Pemerintahan Pak Prabowo untuk kepentingan memenuhi janji politiknya," ucapnya dalam Program Tribunnews On Focus yang dipandu host Maria Nanda dari Studio Tribunnews di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026).
Pemerintah pusat dituntut untuk memastikan seluruh kesiapan infrastruktur pendukung mulai dari level pimpinan tertinggi hingga tingkat pengelola di daerah.
"Jadi kan memang dari hulu sampai hilirnya harus betul-betul disiapkan secara baik, apakah itu dari di pimpinan di tingkat pusat yaitu Kepala BGN dan jajarannya."
"Kemudian, dalam hal proses untuk perekrutan mitra sebagai pengelola SPPG, bagaimana pengelolaan pengadaan MBG," terang pengamat politik dari Universitas 17 Agustus Jakarta itu.
Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional melalui Kepala BGN Sudaryono memberikan tanggapan resmi terkait hasil investigasi kasus keracunan tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran internal lembaganya, sebagian besar insiden terjadi akibat kelalaian mitra pengelola dapur dalam mematuhi aturan standar operasional.
"Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP."
"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkap Sudaryono usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
