Repelita Jakarta - Kebijakan penyensoran ruang digital yang dilakukan oleh kementerian terkait kembali menuai kecaman keras setelah penggiat media sosial mengungkap tindakan pembatasan pendapat secara sepihak.
Sorotan tajam tersebut dibagikan melalui akun media sosial @salsaer pada 1 jam yang lalu yang membeberkan praktik pemblokiran akun kritik terhadap lingkaran kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Dalam rekaman video yang direkam sejak awal bulan Juli tersebut, pemilik akun mengungkapkan bahwa instansi penanggung jawab komunikasi digital semakin masif membungkam suara kritis warga.
Situasi tersebut memicu keprihatinan mendalam lantaran para pimpinan lembaga yang dulunya dikenal aktif memperjuangkan kebebasan pers kini justru dituding balik arah melakukan sensor.
Gerakan perlawanan hukum terhadap pembatasan kebebasan berpendapat ini dikabarkan mulai menghimpun kekuatan bersama lembaga pengawas media independen untuk melakukan gugatan resmi.
Berbagai respons dukungan serta kemarahan warganet langsung membanjiri ruang komentar guna menyikapi ancaman kemunduran demokrasi yang menyerupai era masa lalu.
Salah satu tanggapan pedas dilontarkan oleh akun @byoelp
pada 1 jam yang lalu yang menuliskan kekesalannya tanpa filter terhadap penguasa.
Komentar dari akun tersebut dituliskan secara apa adanya tanpa perubahan berbunyi Mau balik jaman orba kak, no kritik, no demo, no critical thinking. Bajingan tengik memang.
Tidak ketinggalan, akun resmi @remotivi.or.id
turut memberikan tanggapan melalui kolom balasan pada 1 jam yang lalu mengenai situasi regulasi penyiaran yang kian mengkhawatirkan.
Komentar dari lembaga tersebut diunggah secara lugas berbunyi Makasih Kak Sal udah sharing ini ✨🤠 Mau ada aturan darderdor lagi lohh yang tiba-tiba akan disahkan 😭 sampai bingung mana dulu ini yang dikerjain.
Perbincangan hangat yang menyoroti pembungkaman ruang demokrasi ini menegaskan ketegangan antara aspirasi masyarakat sipil dengan kebijakan pengawasan informasi pemerintah saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
