Repelita Jakarta - Kehilangan status sebagai kader PDI Perjuangan dinilai sebagai salah satu kerugian paling signifikan dalam karier politik mantan Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Pandangan tersebut disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno saat menganalisis dinamika hubungan politik pasca-lengsernya Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.
Menurut Adi Prayitno, posisi politik mantan wali kota Solo itu akan jauh lebih kokoh dalam membangun jalinan komunikasi lintas partai seandainya ia tidak keluar dari naungan partai banteng.
Faktor pemecatan dari keanggotaan partai dinilai menjadi hulu dari segala hambatan konsolidasi yang dihadapi oleh figur ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut hingga saat ini.
Dinamika ini kian terlihat dari adanya kecenderungan para petinggi partai politik nasional yang mulai menunjukkan sikap berjarak pasca-berakhirnya masa jabatan kepresidenan.
Gejala kerenggangan itu terindikasi dari absennya kunjungan terbuka para ketua umum parpol ke kediaman pribadi mantan kepala negara tersebut di Solo, Jawa Tengah.
"Dan saya selalu membayangkan, tapi kalau Pak Jokowi masih DPDP gampang berkomunikasi dengan partai yang lainnya," ujar Adi dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Rabu (28/10).
Dalam penjelasannya, Adi Prayitno menekankan bahwa situasi ini tidak dapat dilepaskan dari pergeseran peta kepentingan serta variabel pertemanan di level elite pasca-pemilu.
Kombinasi antara hilangnya kekuasaan formal dan status kepartaian dinilai menjadi penyebab utama isolasi politik yang perlahan mulai menyelimuti lingkaran mantan penguasa Istana tersebut.
"Jadi bukan hanya tak lagi dengan PDIP, bukan tak lagi menjadi presiden, tapi variabel-variabel perkawanan elit inilah yang kemudian juga turut mendinamisir betapa Pak Jokowi itu terkesan agak sedikit putus hubungan dengan ketua umum-ketua umum partai politik yang lainnya. Kan kayak gitu jalan ceritanya," lanjutnya.
Hambatan komunikasi politik yang dirasakan sekarang merupakan dampak langsung dari keputusan mendasar partai yang secara resmi telah memberhentikan dirinya bersama sang anak.
Tanpa adanya basis kekuatan partai politik yang riil, posisi tawar seorang mantan pemimpin dinilai akan terus mengalami penyusutan di tengah pusaran konsolidasi kekuasaan baru.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
