Repelita Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari mengungkapkan pendekatan berbeda dalam strategi komunikasi pemerintah khususnya terkait pemanfaatan media sosial.
Meski tidak aktif secara personal ia menegaskan bahwa Kantor Staf Kepresidenan tetap memantau perkembangan opini publik di ruang digital.
ADVERTISEMENT
Menurut Qodari media sosial memiliki dua sisi yaitu sebagai alat penyampaian pesan sekaligus sumber kebisingan informasi yang sering tidak produktif.
Ia memilih tidak terlibat langsung secara intens di platform tersebut karena banyak perdebatan yang kurang membangun.
Penyampaian gagasan tidak harus melalui akun pribadi melainkan dapat dilakukan melalui platform publik dan jaringan komunikasi yang telah terbangun.
Qodari memastikan Kantor Staf Kepresidenan tetap aktif memantau media sosial sebagai bagian strategi komunikasi.
Sebetulnya saya bukan tidak punya sama sekali. Saya punya, tetapi hanya untuk memantau perkembangan situasi komunikasi.
Berbagai masukan dan kritik dari publik menjadi bahan pertimbangan penting dalam membaca situasi dan persepsi masyarakat.
Ia menepis anggapan bahwa pemerintah hanya menerima informasi yang sesuai dengan keinginan.
Presiden Prabowo Subianto justru membuka berbagai kanal digital termasuk media sosial dan YouTube untuk membaca kritik yang berkembang.
Pernah ada anggapan bahwa presiden hanya mendengarkan orang-orang yang setuju dengannya. Itu tidak benar. Presiden juga membuka media sosial, YouTube, dan justru sering membaca kritik-kritik. Bahkan beliau sendiri yang mengikuti.
Qodari menilai peran Kantor Staf Kepresidenan dalam merespons kontroversi tidak hanya soal penguasaan materi.
Kemampuan komunikasi dan kesiapan mental menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan publik di era keterbukaan informasi.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menjadi kunci agar pesan pemerintah tetap konsisten dan berbasis data.
Dalam menjalankan tugasnya Qodari mengakui tantangan utama adalah menciptakan sinergi antar kementerian dan lembaga.
Respons birokrasi yang tidak selalu seragam memerlukan pendekatan komunikasi yang intensif untuk menyelaraskan kebijakan.
Dinamika internal birokrasi yang sulit dikendalikan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
