Repelita [Jakarta] - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penambahan fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Pulau Jawa.
Kebijakan ini diambil setelah Badan Gizi Nasional menemukan ketimpangan distribusi yang sangat nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
Meskipun secara nasional telah berdiri sebanyak 27.877 unit dapur, mayoritas infrastruktur tersebut justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Jawa Timur.
Akibat kondisi tersebut, Badan Gizi Nasional kini memberlakukan moratorium pendaftaran dapur baru di Pulau Jawa sebagai upaya pemerataan layanan.
Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa pertumbuhan jumlah fasilitas saat ini belum mencerminkan asas keadilan sosial.
Ia mengakui bahwa Pulau Jawa memiliki keunggulan logistik dan infrastruktur, namun program strategis ini harus menyentuh anak-anak di daerah yang paling membutuhkan.
"Dapur ini masih menumpuk di Jawa," ujar Nanik lugas di Istana Kepresidenan Jakarta seusai pelantikannya.
Selanjutnya, Badan Gizi Nasional akan mengubah fokus pencapaian dari sekadar kuantitas bangunan menjadi optimalisasi serta efektivitas pelayanan bagi masyarakat.
Strategi pembangunan akan dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah.
Langkah efisiensi ini juga melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial guna mempercepat akses gizi di luar Pulau Jawa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
