Repelita [Bandung] - Catatan kelam mengenai tragedi demonstrasi yang melanda Jakarta beberapa tahun silam kini kembali diangkat oleh pengamat politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, sebagai refleksi mendalam atas dinamika kekuasaan di tanah air.
“Kerusuhan 21-22 Mei diawali dengan aksi kekecewaan atas Putusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin atas Prabowo-Sandi yang dinilai curang,” ujar M Rizal Fadillah dalam ulasan tertulisnya yang dipublikasikan pada Selasa (20/5/2026).
ADVERTISEMENT
Menurut analisanya, tudingan kecurangan tersebut mencuat lantaran posisi petahana yang dinilai memegang kendali penuh atas instrumen negara, mulai dari jajaran birokrasi, aparat penegak hukum, hingga mobilisasi sokongan dari pihak swasta.
“Curang karena Jokowi masih aktif sebagai Presiden sehingga mampu mengerahkan segala jaringan pemerintahan baik polisi, kementrian, tentara, dan birokrasi lainnya,” tutur Rizal menjelaskan ketimpangan peta kompetisi kala itu.
Ia juga menyoroti adanya dugaan manipulasi alokasi dana publik serta keterlibatan jaringan korporasi besar dalam menyokong kemenangan kubu penguasa yang membuat posisi rival politiknya menjadi tidak seimbang.
“Termasuk penggalangan dana pengusaha. Penyimpangan dana yang berasal dari kas negara mampu dimanipulasi dan ditutupi,” ucapnya menerangkan situasi persaingan yang dianggapnya layaknya pertarungan yang tidak adil.
Kondisi tersebut dinilai memaksa pihak oposisi bertarung tanpa instrumen yang sepadan karena hanya mengandalkan pergerakan swadaya dari jaringan sukarelawan serta kekuatan internal partai pengusung saja.
“Sementara Prabowo pada saat itu hanya bersandar pada kekuatan partai dan relawan. Kondisi peperangan bagaikan Goliath melawan David,” katanya yang mengibaratkan konfrontasi kekuasaan tersebut sebagai bentuk manuver politik sepihak.
“Pemerintah atau negara melawan swasta. Ini adalah politik licik Jokowi,” tegas Rizal seraya mengkritik pola manipulasi yang menurutnya juga melibatkan penggunaan data dari institusi riset untuk mengesahkan hasil akhir pemilu.
Skema penentuan angka kemenangan tersebut dinilai sengaja dirancang demi mengamankan legalitas keunggulan mutlak pasangan petahana atas penantangnya di tingkat nasional lewat jalur rekayasa angka.
“Kelicikan juga dilakukan dengan cara otak-atik angka memanfaatkan rekayasa lembaga survey. Akibatnya hasil akhir Jokowi-Maruf Amin 55,5 % sedangkan Prabowo-Sandi 44,5 %,” ungkap Rizal mengenai hasil rekapitulasi saat itu.
Langkah hukum yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi pun dipandang tidak memberikan dampak signifikan lantaran adanya keterkaitan hubungan kekerabatan di lingkaran pimpinan lembaga peradilan tersebut dengan pihak istana.
“Gugatan MK tidak ada artinya. Ketua MK 2019 Anwar Usman kelak menjadi suami Idayati mantan istri Hary Mulyono yang meninggal misterius konon karena stroke tahun 2018 di RSPAD,” urainya mengaitkan berbagai isu domestik lainnya.
Ia bahkan mengungkit polemik keaslian dokumen kelulusan akademik sang kepala negara yang sempat memicu perdebatan publik karena diduga menggunakan identitas milik kerabat dekatnya sendiri.
“Skandal ijazah Jokowi dikaitkan dengan penggunaan data UGM adik iparnya Hary Mulyono tersebut. 21 Mei malam kesadisan Brimob Polri nampak luar biasa,” lanjut Rizal menggambarkan bentrokan berdarah di ibu kota.
Eskalasi pengamanan yang berlebihan tersebut pada akhirnya memicu jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil yang tengah menyuarakan aspirasi politik mereka di jalanan.
“Berujung pada tewas sekurangnya 9 pendemo dan 703 luka-luka. Pengusutan menghasilkan 10 anggota Brimob Nusantara menjadi tersangka,” jelasnya mengecam ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku lapangan.
Para personel yang terseret dalam kasus kekerasan tersebut dinilai hanya mendapatkan hukuman administratif ringan alih-alih dijerat dengan sanksi pidana berat atas tindakan represif yang mereka lakukan.
“Hebatnya mereka hanya dihukum super ringan berupa pelanggaran disiplin dikurung sebentar, ditunda pendidikan dan kenaikan pangkat,” sebut Rizal yang melihat adanya pembiaran atas sebuah kejahatan kemanusiaan yang terstruktur.
“Sesungguhnya terjadi pelanggaran HAM berat berdasar UU No 26 tahun 2000 dengan delik "crime against humanity". Kapolri Tito Karnavian bertanggungjawab atas pembiaran anak buah "crime by omission",” cetusnya menuding pucuk pimpinan penegak hukum.
Pihak kepala negara juga dinilai tidak lepas dari tanggung jawab moral dan hukum atas jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk para petugas pemungutan suara yang meninggal dalam tugas.
“Jokowi sebagai Presiden juga termasuk telah melakukan kejahatan sistematis. Secara kumulatif bertanggungjawab di samping atas pembunuhan 9 orang pendemo dan penganiayaan 703 lainnya juga dengan tewasnya hampir 900 petugas Pemilu 2019,” tegasnya.
Absennya instruksi tegas dari otoritas tertinggi untuk mengusut tuntas serangkaian kematian misterius tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakpedulian negara terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa warganya.
“Presiden tidak memerintahkan pengusutan apa-apa atas kejadian yang mencurigakan tersebut. Prabowo yang didukung habis dengan pengorbanan nyawa, tenaga, dan materi ternyata kurang memiliki rasa kepedulian,” sesal Rizal atas sikap mantan tokoh oposisi tersebut.
Langkah sang tokoh yang memilih fokus pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengecewakan basis massa yang telah mempertaruhkan segalanya demi membela hak-hak politiknya.
“Ia lebih mementingkan dirinya sendiri, fokus pada peradilan MK abal-abal. Yang sangat menyakitkan justru Prabowo berkhianat dengan melacurkan diri bersedia untuk menjadi Menterinya Jokowi,” tukasnya tajam mengecam keputusan pragmatis tersebut.
Langkah rekonsiliasi yang diambil dengan bersedia masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan dinilai sebagai sebuah noktah hitam dalam perjalanan etika serta moralitas politik di Indonesia.
“Ini adalah karakter busuk yang sulit dimaafkan dalam politik dan moralitas. Kini Prabowo telah menjadi Presiden dengan bantuan curang Jokowi,” sambungnya yang melihat adanya siklus perulangan pola kekuasaan yang sama.
Posisi puncak kepemimpinan nasional yang berhasil diraih saat ini dipandang tidak lepas dari campur tangan serta skenario dari penguasa sebelumnya melalui jalur penataan politik yang dianggap tidak wajar.
“Dulu dicurangi, kini menjadi pelaku kecurangan. Karma sedang menunggu di depan,” kata Rizal memperingatkan dampak psikologis dan historis dari bayang-bayang tragedi masa lalu terhadap masa depan pemerintahan baru.
Darah para simpatisan yang telanjur tumpah dalam berbagai peristiwa unjuk rasa beberapa tahun silam diprediksi akan terus membayangi keabsahan serta citra dari kepemimpinan yang sedang berjalan saat ini.
“Darah pendukung yang tertumpah pada 21-22 Mei 2019 dan berlanjut pada 7 Desember 2020 di KM 50, akan membasahi wajah gemoy kepalsuan dari kepemimpinannya,” ulasnya mengenai beban moral dari jabatan publik tersebut.
Menurut pandangannya, posisi kekuasaan yang diraih lewat cara-cara yang dipandang tidak adil pada akhirnya tidak akan memberikan kemaslahatan ataupun keberkahan bagi jalannya roda pemerintahan.
“Jabatan itu tidak membawa berkah. Nah, remember 21-22 Mei 2019,” pungkas Rizal yang mengajak publik untuk tidak melupakan rangkaian momentum transisi kekuasaan yang dinilainya penuh kontroversi tersebut.
“Inilah hari monumental dari kejahatan Joko Widodo dan penghianatan Prabowo Subiyanto. Duo goro-goro,” tutupnya mengakhiri ulasan kritis mengenai rekam jejak dinamika elit politik nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
