Repelita [Jakarta] - Pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya perihal penggunaan uang personal untuk menutupi kelebihan pagu anggaran perjalanan dinas internasional Presiden Prabowo Subianto memantik respons negatif dari kalangan akademisi kampus.
Seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Prof Zainal Arifin Mochtar melayangkan desakan kuat kepada otoritas kepresidenan agar menetapkan garis pemisah yang transparan mengenai skema operasional kas keuangan negara.
ADVERTISEMENT
Zainal Arifin memandang tata laksana birokrasi pemerintahan sewajarnya bertumpu pada jalinan kerja sama kelembagaan secara menyeluruh dan bukan diposisikan sebagai panggung pertunjukan individual semata.
Menurut pandangannya retorika mengenai pemanfaatan modal pribadi dalam menyokong agenda resmi kenegaraan justru melahirkan ketidakpastian baru terkait akuntabilitas pengelolaan sistem keuangan publik.
Ia menyatakan perlunya pembagian data yang gamblang menyangkut batas operasional yang disubsidi negara serta komponen biaya yang diklaim bersumber dari kantong personal agar tidak membingungkan masyarakat luas.
"Dari mana kita bisa memastikan bahwa itu (investasi masuk) adalah hasil karena keluar negeri? Gimana cara memastikannya? Emang kita bisa ngerinci? Enggak bisa dirinci," ujar Zainal Arifin Mochtar menanggapi perbandingan capaian investasi dengan biaya kunker yang dilontarkan Seskab Teddy saat wawancara dengan sejumlah awak media, dikutip Kamis (4/6/2026).
Lebih dalam lagi dirinya mengingatkan bahwa roda kepemimpinan nasional beserta seluruh pencapaian realisasi komitmen penanaman modal asing merupakan buah dari kontribusi struktural yang panjang.
Proses tersebut melibatkan jajaran kementerian teknis hingga korps diplomatik di berbagai belahan dunia dan tidak semata-mata diklaim sebagai buah kesuksesan satu figur tunggal saja.
"Ada menteri, ada diplomat, ada menteri luar negeri, sehingga pertanyaan-pertanyaannya kan menjadi menarik. Kalau untuk dapat komitmen gitu, emang harus ngirim presiden? Kenapa enggak ngirim menteri aja? Kan gitu-gitu tuh pertanyaan yang bisa banyak (muncul)," jelas Zainal.
Awal mula kegaduhan administrasi ini mencuat setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebarluaskan keterangan resmi demi menyanggah kritik tajam mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal soal tingginya frekuensi perjalanan internasional presiden.
Teddy berargumen masyarakat luas tidak perlu risau atas potensi terjadinya pembengkakan sisa anggaran negara akibat intensitas keberangkatan kepresidenan tersebut.
Perwira menengah itu mengklaim bilamana ditemukan pengeluaran operasional yang melampaui batas pagu anggaran resmi yang telah ditetapkan maka sisa kekurangan pembiayaan bakal ditanggung penuh oleh dana personal Presiden Prabowo Subianto.
Kendati demikian argumentasi pelindung tersebut justru dipandang sebagai langkah ceroboh oleh barisan pengamat hukum administrasi negara karena dianggap menabrak asas kepatuhan tata kelola keuangan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
