Repelita New York - Konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11 yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, dibuka dengan ketegangan tinggi antara Amerika Serikat dan Iran pada Senin, 27 April 2026.
Pertemuan selama empat pekan ini sejak awal sudah diwarnai percekcokan diplomatik yang diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang forum berlangsung.
ADVERTISEMENT
Iran dipilih oleh kelompok negara Non-Blok sebagai salah satu wakil presiden konferensi, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan besar Washington.
Amerika Serikat dengan tegas menolak penunjukan tersebut, didukung penuh oleh Australia dan Uni Emirat Arab.
Inggris, Prancis, dan Jerman juga menyampaikan kekhawatiran serius terhadap keputusan ini.
Sementara itu, Rusia justru menolak upaya yang dinilai menargetkan Iran secara khusus dalam forum multilateral tersebut.
Perwakilan Amerika Serikat, Christopher Yeaw dari Biro Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi, mengkritik keras keputusan tersebut di hadapan peserta konferensi.
Ia menyebut penunjukan Iran sebagai wakil presiden adalah sebuah "penghinaan" terhadap integritas Traktat NPT.
“Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan sikap meremehkan terhadap komitmen non-proliferasi dalam NPT,” kata Yeaw dengan nada tegas.
Ia pun menuding Teheran secara sistematis menolak bekerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB.
Yeaw menyebut penunjukan itu sangat memalukan dan mencederai kredibilitas konferensi peninjauan NPT yang seharusnya netral.
Menanggapi tuduhan keras tersebut, Iran langsung memberikan respons balik dengan nada yang tidak kalah tajam.
Reza Najafi, Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, menyebut semua tudingan Amerika Serikat sama sekali tidak berdasar.
Ia menegaskan bahwa sikap Washington murni bermotif politik dan tidak terkait dengan substansi traktat.
“Tidak dapat dibenarkan bahwa Amerika Serikat, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, dan yang terus memperluas serta memodernisasi arsenal nuklirnya, berusaha memposisikan diri sebagai penentu kepatuhan,” ujar Najafi di forum yang sama.
Ketegangan diplomatik ini berlangsung di tengah konflik militer dua bulan terakhir yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Isu program nuklir Iran menjadi pusat perselisihan yang tidak kunjung menemukan titik terang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun.
Iran selama ini menuntut pengakuan internasional atas haknya untuk memperkaya uranium semata-mata untuk tujuan damai.
Namun negara-negara Barat menilai aktivitas pengayaan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi senjata nuklir.
Iran bersikeras tidak memiliki ambisi militer sedikitpun dalam program nuklirnya.
Penilaian Badan Energi Atom Internasional dan komunitas intelijen Amerika Serikat sebelumnya menyebut Iran pernah memiliki program pengembangan senjata nuklir yang dihentikan pada tahun 2003.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
