Repelita [Jakarta] - Kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengamat Ekonomi Sosial sekaligus Dosen FEB UNS Solo, Nurmadi H. Sumarta, menilai persoalan yang terjadi tidak sekadar menyangkut individu, melainkan juga menyentuh tata kelola program yang selama ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
ADVERTISEMENT
Menurut Nurmadi, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG sebenarnya telah terlihat sejak awal program berjalan.
Ia menyoroti munculnya sejumlah keluhan mulai dari kasus keracunan, mutu makanan yang dipersoalkan, distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Nurmadi juga menyinggung pencopotan pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto setelah berkembangnya berbagai persoalan di lembaga tersebut.
Ia menilai langkah pergantian pejabat belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi.
Dalam pandangannya, sejumlah pengadaan barang penunjang program dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan utama sektor pangan dan gizi.
Ia menyebut adanya dugaan penggelembungan harga pada berbagai pengadaan yang menurutnya perlu diperiksa secara mendalam oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, Nurmadi mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran program tersebut.
Ia menilai berbagai indikasi penyimpangan telah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan banyak mendapat sorotan dari publik.
Nurmadi juga menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah pihak yang terlibat dalam ekosistem program MBG dengan berbagai kelompok kepentingan tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan program MBG agar penggunaan anggaran negara dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Nurmadi berpendapat langkah moratorium sementara perlu dipertimbangkan guna memberikan ruang bagi audit dan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Pada bagian akhir pernyataannya, ia menyampaikan pandangan tegas terkait penanganan dugaan korupsi dalam program tersebut.
"Presiden perlu melakukan tindakan moratorium program MBG untuk evaluasi total. Para pejabat pelaku perlu diberikan hukuman berat bahkan hukuman mati atas korupsi dan penyimpangan program prioritas presiden tersebut." (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
